Investor asing masih melihat Indonesia sebagai tujuan penanaman modal, tetapi kekhawatiran mengenai kepastian hukum dapat membuat sebagian dari mereka menunda keputusan. Jika proyek tertahan atau berpindah ke negara lain, dampaknya berpotensi meluas dari pembangunan usaha hingga kesempatan kerja dan pendapatan pekerja.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan minat sejumlah pemodal untuk masuk ke Indonesia cukup besar. Namun, menurut dia, investor terus menanyakan jaminan hukum sebelum menanamkan modal. CNN Indonesia melaporkan Luhut menyampaikan hal itu setelah bertemu Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di kantor DEN, Jakarta, Selasa, 27 Oktober.
Calon investor yang berbicara dengan Luhut, termasuk pemodal dari Timur Tengah, disebut telah mempertimbangkan investasi secara serius. Bali menjadi salah satu lokasi yang mereka lihat, antara lain karena faktor keamanan. Meski begitu, persoalan kepastian hukum tetap muncul dalam pembicaraan.
“Bagaimana kepastian hukum itu?” ujar Luhut, mengutip pertanyaan yang berulang kali disampaikan calon investor.
Angka investasi tetap besar, tetapi belum cukup
Keraguan itu tidak serta-merta berarti investor asing telah kehilangan kepercayaan kepada Indonesia. Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan realisasi penanaman modal asing pada Januari-September 2026 masih mencapai Rp777,8 triliun. Nilai tersebut setara sekitar 50,5 persen dari total investasi nasional, berdasarkan data BKPM yang dikutip CNN Indonesia.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa modal asing masih masuk. Namun, Syafruddin mengingatkan bahwa nilai realisasi saja belum menggambarkan ketahanan komitmen investor atau manfaat yang dihasilkan proyek. Ia menilai pemerintah perlu melihat pula jenis penanaman modal, kualitas usaha, dan kontribusinya terhadap perekonomian.
“Persoalannya bukan sekadar berapa banyak modal masuk, melainkan jenis investasi, kualitas proyek, dan keberlanjutan komitmennya,” kata Syafruddin kepada CNN Indonesia, Rabu, 28 Oktober.
Investor, menurut Syafruddin, dapat memperhitungkan naik-turunnya pasar. Yang lebih sulit mereka terima ialah risiko kelembagaan, seperti perubahan aturan secara mendadak, perselisihan kontrak, atau penerapan hukum yang tidak konsisten. Kondisi itu dapat mengubah perhitungan biaya dan kepastian usaha, sekalipun potensi pasar Indonesia dinilai menarik.
Karena itu, ia memandang keraguan calon pemodal sebagai masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki institusi. Jika proyek produktif ditunda, diperkecil, atau dialihkan ke negara lain, konsekuensinya tidak berhenti pada nilai investasi yang hilang.
Penundaan proyek merambat ke pekerja dan pemasok
Investasi yang tertunda mengurangi kegiatan yang biasanya menopang proyek, mulai dari konstruksi dan pengadaan mesin hingga kebutuhan bahan baku serta jasa pendukung. Ketika usaha tidak berkembang sesuai rencana, kesempatan kerja baru, transfer teknologi, dan peluang bagi pemasok dalam negeri juga dapat ikut berkurang.
Realisasi investasi sepanjang Januari-September 2026 berkaitan dengan penyerapan sekitar 2,19 juta tenaga kerja. Namun, angka itu tidak menghapus risiko apabila ketidakpastian hukum membuat biaya modal meningkat. Syafruddin menyoroti ancaman tersebut bagi industri padat karya maupun sektor yang memerlukan teknologi tinggi.
Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, juga menilai investasi yang tertahan dapat menghambat pembangunan pabrik, perluasan usaha, dan pengembangan rantai pasok. Dampaknya bisa menjalar ke pemasok lokal, usaha mikro, kecil, dan menengah, transportasi, logistik, serta penyedia jasa lain yang mendukung kegiatan perusahaan.
Tekanan terhadap pekerja, kata Ronny, tidak selalu langsung tampak sebagai kenaikan angka pengangguran. Perusahaan mungkin lebih dulu membatasi penerimaan pegawai, mengurangi jam kerja, atau menahan kenaikan upah. Akibatnya, mutu pekerjaan dan penghasilan rumah tangga dapat tertekan sebelum dampak investasi tercatat dalam indikator ketenagakerjaan.
Kepastian aturan menjadi pekerjaan rumah
Kekhawatiran investor juga muncul saat situasi politik dan ekonomi di negara-negara Teluk bergejolak. Luhut menilai keadaan tersebut mendorong pemilik modal mencari tempat yang dianggap lebih aman untuk mengelola dananya. Indonesia berpeluang menarik minat itu, tetapi peluang tersebut dapat terlewat jika persoalan kepastian hukum tidak terjawab.
Besarnya modal yang masuk tetap penting, tetapi kualitas proyek menentukan seberapa jauh manfaatnya dirasakan di dalam negeri. Investasi yang memberi ruang bagi tenaga kerja, pemasok lokal, dan pengembangan kemampuan industri memiliki dampak berbeda dibanding penanaman modal yang hanya memperbesar angka agregat.
Data realisasi investasi yang masih tinggi memberi gambaran bahwa minat belum hilang. Tantangan berikutnya ialah menjaga agar calon investor tidak berhenti pada tahap penjajakan. Bagi pemerintah, konsistensi aturan dan kepastian penyelesaian sengketa menjadi persoalan yang perlu dijawab agar proyek yang sedang dipertimbangkan dapat berlanjut.











