Sejumlah emiten yang terhubung dengan kelompok usaha Salim dan Sinarmas menyatakan bukan mereka yang dipanggil otoritas Singapura dalam penyelidikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Dalam keterbukaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan-perusahaan itu menunjuk entitas lain dalam struktur kepemilikan masing-masing sebagai pihak yang menghadiri pertemuan.
Keterangan tersebut muncul setelah pemerintah Singapura meminta perwakilan sejumlah perusahaan memberikan penjelasan terkait dugaan keterkaitan dengan kebakaran. Menurut laporan CNN Indonesia, pertemuan berlangsung pada 28 Oktober 2026 dan dipimpin Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong. Menteri Senior K Shanmugam serta Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu turut hadir.
Penjelasan emiten memperlihatkan bahwa pemanggilan itu menyentuh beberapa lapis perusahaan dalam kelompok usaha. Namun, perusahaan publik yang menyampaikan tanggapan menyebut belum menerima rincian tentang perkembangan proses yang dijalani entitas terkait.
Indofood dan SIMP menunggu kabar dari IFAR
PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) menyampaikan bahwa Indofood Agri Resources Ltd (IFAR) merupakan salah satu pihak yang menerima pemanggilan dan menghadiri pertemuan dengan otoritas Singapura. IFAR adalah entitas induk yang menaungi PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP).
Dalam surat kepada BEI pada Senin, 2 November, manajemen Indofood menyatakan belum memperoleh informasi atau klarifikasi dari IFAR mengenai kelanjutan proses tersebut. Perusahaan menyebut IFAR akan bekerja sama dengan otoritas Singapura, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Singapura dan Indonesia.
SIMP juga menegaskan bahwa pemanggilan tidak ditujukan langsung kepada perseroan, melainkan kepada IFAR sebagai entitas induknya. Hingga tanggapan disampaikan, SIMP mengaku belum mendapat keterangan lebih lanjut dari IFAR.
Di luar persoalan pemanggilan, SIMP menyampaikan bahwa perusahaan menjalankan kebijakan tanpa pembakaran. Perusahaan mengatakan memantau titik panas di dalam dan sekitar area perkebunan, lalu menindaklanjuti titik api yang teridentifikasi.
SIMP juga menyebut melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran, menyediakan peralatan pemadam, serta mengadakan pelatihan rutin bagi karyawan. Perusahaan menyatakan berkoordinasi dengan masyarakat dan melaporkan kejadian kebakaran kepada instansi yang berwenang. Keterangan itu merupakan penjelasan perusahaan, bukan hasil pemeriksaan dalam proses Singapura.
Perusahaan Sinarmas menyebut APP sebagai pihak terkait
Dari kelompok Sinarmas, tanggapan disampaikan antara lain oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tbk (LPPI), PT OKI Pulp & Paper Mills (OPPM), dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (PIDL).
Kelima perusahaan tersebut menyatakan tidak menjadi subjek permintaan informasi, pemanggilan, pembahasan, ataupun penelusuran fakta oleh pemerintah Singapura dalam perkara karhutla. Mereka mengidentifikasi Asia Pulp & Paper Company Ltd (APP Co Ltd) sebagai pihak yang dipanggil. APP Co Ltd disebut sebagai pemegang saham tidak langsung perusahaan-perusahaan itu.
Dalam struktur kepemilikan yang dijelaskan kepada BEI, APP Co Ltd memiliki 0,04 persen saham di PT APP Purinusa Ekapersada. Perusahaan tersebut merupakan pemegang saham pengendali emiten-emiten terkait. Manajemen menyatakan APP Co Ltd adalah badan hukum terpisah, sehingga mereka tidak memiliki kewenangan maupun informasi memadai untuk menerangkan proses yang dijalani entitas tersebut.
Para emiten Sinarmas itu juga menyampaikan belum menerima temuan, teguran, atau hasil pemeriksaan dari pemerintah Singapura maupun instansi berwenang terkait penyelidikan. Mereka belum mengidentifikasi dampak material terhadap kegiatan usaha atau hubungan dengan pelanggan, pemasok, kreditur, dan investor.
Singapura menyiapkan perubahan aturan asap lintas batas
Salah satu nama yang hadir dalam pertemuan ialah Franky Oesman Widjaja, Chairman dan CEO Golden Agri-Resources. Ia juga hadir mewakili APP Co Ltd dan Asia Pulp & Paper Company (China). Pertemuan itu melibatkan perwakilan 10 perusahaan yang dinilai pemerintah Singapura memiliki kaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Pemerintah Singapura berencana mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas pada sidang parlemen berikutnya. Rencana amendemen tersebut dimaksudkan untuk memberi dasar hukum bagi pemeriksaan independen terhadap perusahaan yang diduga berkaitan dengan karhutla.
Untuk saat ini, emiten-emiten yang telah menyampaikan tanggapan menyatakan belum mengetahui perkembangan lebih jauh dari entitas yang dipanggil. Perkembangan proses di Singapura dan rencana perubahan undang-undang menjadi hal yang masih dinantikan.











