Pantauharian

Pantauan Terkini Berita Indonesia Hari Ini

SBY Minta Prabowo Pulihkan Etika Politik

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali politik yang menjunjung etika. Seruan itu disampaikan saat publik menyoroti dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Melalui akun X pada Rabu (4/11/2026), SBY menyatakan prihatin melihat cara perebutan kekuasaan yang, menurut dia, berisiko mengabaikan batas moral. Ia menilai situasi politik seperti itu dapat membuat warga merasa takut dan tidak tenteram di negeri sendiri.

“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita,” tulis SBY. Bloomberg Technoz melaporkan, unggahan tersebut juga memuat permintaan agar Prabowo membawa politik Indonesia kembali ke jalur yang beradab.

Seruan SBY untuk politik berkeadaban

SBY menyampaikan permintaan itu sebagai warga negara yang mencintai Indonesia. Ia mengaitkan tanggung jawab Presiden dengan amanah rakyat dan sejarah, sekaligus berharap Prabowo mendapat kekuatan serta tuntunan dalam menjalankan tugas tersebut.

Dalam unggahannya, SBY menulis, “saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban.” Permohonan itu menjadi inti pesannya: kontestasi untuk memperoleh kekuasaan, menurut SBY, semestinya tidak menghalalkan segala cara dan tetap mempertimbangkan baik-buruknya tindakan.

Pernyataan tersebut tidak merinci langkah tertentu yang harus ditempuh pemerintah. SBY menyampaikan kekhawatiran mengenai arah politik dan dampaknya bagi rasa aman masyarakat, lalu secara langsung meminta kepala negara menghidupkan kembali politik yang berlandaskan etika.

Dugaan penyadapan jadi latar sorotan

Seruan itu muncul saat mencuat dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh politik serta tokoh nasional. Dugaan tersebut dikaitkan dengan Listyo Sigit Prabowo, yang pernah menjabat Kapolri dan kini disebut sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Bloomberg Technoz menyebut dugaan penyadapan itu berlangsung pada 2025 hingga 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tindakan tersebut mengarah pada makar. Informasi yang tersedia menyajikan dugaan dan pernyataan pejabat itu, bukan putusan yang memastikan tuduhan tersebut terbukti.

Karena itu, isu penyadapan dan komentar SBY perlu dibedakan. Dugaan terhadap Listyo menjadi konteks yang menyertai perhatian publik, sementara unggahan SBY berisi kritik lebih luas mengenai cara memperoleh kekuasaan dan seruan kepada Prabowo untuk menjaga etika politik.

Kekhawatiran pada rasa aman masyarakat

SBY menautkan persoalan etika politik dengan kehidupan warga. Kekhawatirannya bukan hanya tentang perebutan kekuasaan, melainkan juga kemungkinan suasana politik membuat masyarakat merasa tidak tenteram di negara sendiri. Ia tidak menyebut kelompok tertentu sebagai penyebab keadaan itu dalam unggahannya.

Pesan tersebut menempatkan tanggung jawab pada pemimpin negara. SBY meminta Prabowo menghidupkan politik berkeadaban dan berharap Presiden dapat menjalankan misi itu. Namun, dalam keterangan yang dilaporkan Bloomberg Technoz, tidak disebutkan tanggapan Prabowo atas permintaan tersebut maupun langkah lanjutan pemerintah terkait seruan SBY.

Perkembangan yang menjadi perhatian berikutnya adalah penanganan dugaan penyadapan dan penjelasan resmi mengenai tuduhan yang telah disampaikan. Sementara itu, pesan SBY kepada Prabowo tercatat sebagai keprihatinan atas kondisi politik serta permintaan agar etika kembali menjadi pegangan dalam perebutan kekuasaan.