Indonesia dan Singapura sepakat membentuk satuan tugas bersama untuk menelusuri korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Kerja sama ini diarahkan pada pertukaran informasi, pengumpulan bukti lintas negara, hingga kemungkinan pemulihan aset.
Kesepakatan itu dibahas Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam pertemuan bilateral di Jakarta, 27 Oktober 2026. Seperti dilaporkan detikNews, kedua pemerintah juga menyatakan akan mengupayakan proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Rancangan tugas satgas tidak berhenti pada berbagi informasi tentang kebakaran. Indonesia ingin kedua negara dapat menghubungkan penyelidikan perkara dengan informasi keuangan dan bukti yang berada di wilayah berbeda. Tujuannya, perusahaan yang diduga memperoleh keuntungan dari pembakaran tidak luput dari penelusuran hanya karena aktivitasnya melibatkan lebih dari satu negara.
"Tidak boleh ada batas wilayah yang melindungi mereka yang meraup keuntungan dari membakar hutan kita," kata Arrmanatha.
Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Singapura menawarkan data mengenai perusahaan yang terkait dengan kebakaran. Pemerintah Indonesia menyambut tawaran tersebut sebagai bagian dari upaya melacak aliran dana dan memperkuat perkara hukum.
Penindakan korporasi berjalan di Indonesia
Kerja sama bilateral ini berlangsung ketika penegakan hukum di dalam negeri juga berjalan. Tata menyampaikan bahwa Indonesia sedang melakukan penyelidikan nasional yang terkoordinasi. Ratusan orang dan lebih dari 50 korporasi telah atau sedang diselidiki serta diproses hukum.
Menurut keterangan Tata, sebagian korporasi bahkan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan hukum Indonesia. Pernyataan itu memberi gambaran bahwa satgas bersama akan bekerja berdampingan dengan penanganan perkara di dalam negeri, bukan menggantikannya.
Untuk membangun perkara, aparat perlu menghubungkan bukti kebakaran dengan pihak yang diduga bertanggung jawab. Pertukaran informasi dan pengumpulan bukti lintas batas yang disebut dalam kesepakatan berpotensi membantu proses tersebut, terutama ketika informasi perusahaan atau keuangannya berada di negara lain. Namun, proses hukum tetap harus berjalan melalui pembuktian dan mekanisme hukum yang berlaku.
Singapura sebelumnya mengumumkan surat pemberitahuan pencegahan kepada 10 perusahaan yang diduga memiliki kaitan dengan karhutla di Indonesia. Keterangan mengenai langkah itu disampaikan Tata dalam pertemuan tersebut. Data perusahaan yang ditawarkan Singapura dan hasil penyelidikan Indonesia menjadi bagian penting dari kerja sama yang sedang disiapkan.
Dampak asap dirasakan lebih dulu di Sumatera dan Kalimantan
Pemerintah kedua negara membingkai persoalan ini sebagai masalah kesehatan publik sekaligus penegakan hukum. Tata menekankan bahwa warga Indonesia di wilayah terdampak merasakan paparan asap lebih awal. Petani, anak-anak, dan keluarga di Sumatera serta Kalimantan disebut sebagai kelompok yang langsung menghadapi dampak kebakaran.
Vivian mengingatkan bahwa El Nino merupakan fenomena alam, sementara kebakaran hutan dan lahan dipicu tindakan manusia. Ia menyatakan Singapura bersolidaritas dengan Indonesia dan menilai keselamatan warga di kedua negara menjadi kepentingan bersama.
"El Nino adalah fenomena yang semula jadi, tetapi kebakaran hutan dan lahan disebabkan aksi manusia," kata Vivian.
Pernyataan itu menggarisbawahi perbedaan antara kondisi cuaca dan tindakan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Bagi kedua pemerintah, penyebab kebakaran yang melibatkan manusia menuntut penelusuran pelaku, bukan hanya penanganan dampak asap setelah api muncul.
Satgas diharapkan memperkuat koordinasi
Vivian menyetujui usulan pembentukan satgas dan menyatakan Singapura siap berkoordinasi dalam pertukaran informasi. Ia berharap kerja sama tersebut memberi efek jera dan mendorong perubahan nyata. Kedua negara juga menilai kedekatan geografis dan hubungan kerja sama yang telah terjalin menjadi dasar untuk menangani persoalan bersama.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Tata, telah menetapkan penanganan kebakaran sebagai prioritas nasional. Komitmen di tingkat pemerintah itu kini bertemu dengan rencana koordinasi lintas negara, terutama untuk menelusuri bukti dan jejak keuangan yang berkaitan dengan korporasi.
Satgas akan menghadapi tugas menghubungkan informasi dari dua yurisdiksi serta mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Pemerintah Indonesia dan Singapura belum merinci jadwal operasional maupun bentuk kerja teknis satuan tersebut dalam keterangan yang disampaikan pada pertemuan 27 Oktober. Untuk sementara, langkah berikutnya adalah memperkuat koordinasi dan pertukaran data yang telah ditawarkan.











