Pantauharian

Pantauan Terkini Berita Indonesia Hari Ini

Korupsi Gedung UPI, Dosen PPK Ditahan Kejati Jabar

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan dosen Universitas Pendidikan Indonesia berinisial BK dalam penyidikan dugaan korupsi proyek gedung kampus. BK, yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diduga tetap membayar penuh pekerjaan meski progres fisiknya baru mencapai 75,34 persen.

Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencatat kerugian keuangan negara dalam proyek itu sebesar Rp25,98 miliar. Proyek Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) tersebut dikerjakan pada 2024 di UPI dengan penyedia jasa PT Arkindo.

Dalam perkara ini, Kejati Jabar juga menetapkan DWR, Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta, sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan pada 29 Juli 2026. DetikJabar melaporkan, keterangan tersebut disampaikan Kasi Penkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya.

Nilai kontrak naik setelah perubahan pekerjaan

Pekerjaan CWP-03 menggunakan pendanaan dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) yang masuk ke APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nilai kontrak awal tercatat Rp47.165.742.000.

Kontrak ditandatangani BK dan DWR pada 3 Juni 2024. Jangka waktu pelaksanaan semula 210 hari kalender, dengan batas penyelesaian 30 Desember 2024. PT Arkindo menjadi pelaksana setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Dalam perjalanan proyek, perubahan pekerjaan tambah-kurang dituangkan melalui adendum. Nilai kontrak kemudian bertambah menjadi Rp52.484.000.000. Masa pengerjaan juga diperpanjang menjadi 231 hari kalender, dengan tenggat baru 20 Januari 2025.

Angka Rp47,16 miliar dan Rp52,48 miliar merujuk pada dua tahap kontrak yang berbeda, yakni nilai awal dan nilai setelah perubahan. Adapun angka kerugian negara Rp25,98 miliar berasal dari hasil audit, bukan nilai kontrak proyek.

Jaminan proyek diduga tidak diverifikasi

Penyidik menduga DWR menggunakan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah. Dokumen yang dipersoalkan mencakup jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran penuh, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.

BK diduga tidak meminta konfirmasi kepada bank untuk memastikan keaslian dokumen-dokumen tersebut sebelum kontrak ditandatangani. Dugaan kelalaian itu menjadi bagian dari perkara yang menempatkan BK sebagai PPK proyek.

Persoalan lain muncul pada kemajuan konstruksi. Hasil pemeriksaan menyebut bobot pekerjaan yang terpasang hanya 75,34 persen. Dengan demikian, masih ada kekurangan pelaksanaan sebesar 24,66 persen dari target pekerjaan.

Meski progres belum mencapai seluruh target, pembayaran kepada kontraktor disebut telah direalisasikan sebesar 100 persen dari nilai kontrak. Selisih antara pembayaran penuh dan pekerjaan yang belum tuntas menjadi salah satu pokok yang diperiksa kejaksaan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menghitung kerugian dalam laporan audit Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026. Nilai yang dicantumkan mencapai Rp25.982.542.357,20 untuk paket CWP-03 UPI tahun 2024.

Dua tersangka ditahan di lokasi berbeda

BK ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung. Sementara itu, DWR berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika karena sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain. Keduanya tidak berada di tempat penahanan yang sama.

Kejati Jabar menjerat para tersangka dengan pasal primer Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal subsider yang dikenakan adalah Pasal 604 dengan rangkaian ketentuan terkait yang sama.

Penahanan dan penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum atas dugaan korupsi proyek tersebut. BK dan DWR masih berstatus tersangka, sementara nilai kerugian yang menjadi dasar perkara merujuk pada hasil audit inspektorat.