Pantauharian

Pantauan Terkini Berita Indonesia Hari Ini

Kasus Kebun Carui, Widi Prasetijono Bantah Dakwaan

Letjen TNI Widi Prasetijono membantah seluruh dakwaan dalam perkara dugaan korupsi terkait lahan Kebun Carui, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam pembelaannya di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, ia meminta majelis hakim membebaskannya setelah oditur militer menuntutnya 10 tahun penjara.

Tuntutan terhadap mantan Pangdam IV/Diponegoro itu juga mencakup denda Rp500 juta, uang pengganti lebih dari Rp21 miliar, dan pemecatan dari dinas militer. Widi menyatakan menghormati proses persidangan, tetapi menilai tuduhan bahwa ia menjual aset negara tidak terbukti oleh keterangan saksi maupun bukti yang diajukan.

Seperti dilaporkan NTVNews.id, penasihat hukum Widi, Soesilo Aribowo, memaparkan sejumlah keberatan atas dakwaan. Pihak pembela meminta majelis menilai status tanah, penyerahan sertifikat, komunikasi kedinasan, hingga dasar penghitungan kerugian negara sebelum menjatuhkan putusan.

Pembela mempersoalkan status lahan dan sertifikat

Salah satu pokok pembelaan menyangkut tiga bidang yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 35, 37, dan 38. Menurut Soesilo, lahan tersebut bukan Barang Milik Negara, melainkan tanah yang berasal dari bekas hak barat atau Erfpacht Verponding dan tercatat sebagai milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) sejak 1975.

Tim hukum juga merujuk Surat Pangdam IV/Diponegoro Nomor B/629/VII/1992 tertanggal 18 Juli 1992. Surat itu, menurut mereka, menegaskan tanah tersebut bukan aset Kodam. Status kepemilikan ini menjadi penting dalam pembelaan karena dakwaan, sebagaimana dipersoalkan pihak Widi, mengaitkan perkara dengan penjualan barang milik negara.

Keberatan berikutnya menyangkut penyerahan tiga sertifikat kepada Widi. Soesilo mengatakan dokumen itu diserahkan melalui berita acara resmi untuk disimpan berdasarkan ketentuan Yayasan Rumpun Diponegoro (Yardip), bukan untuk dijual. Ia juga menyebut Widi tidak mengetahui perkembangan setelah sertifikat berada dalam penyimpanan tersebut karena kemudian menjalankan tugas sebagai Pangdam IV/Diponegoro.

Pembelaan itu menempatkan fungsi penyerahan dokumen sebagai persoalan tersendiri. Tim hukum membedakan antara menerima sertifikat untuk disimpan dan terlibat dalam transaksi atas tanah. Pernyataan tersebut merupakan versi pihak pembela, yang masih harus dinilai bersama bukti dan keterangan dalam persidangan.

Instruksi kedinasan disebut tak terkait transaksi

Tim Widi turut menolak tafsir oditur militer atas instruksi kedinasan pada Oktober 2022. Menurut Soesilo, koordinasi yang dipersoalkan berkaitan dengan rencana hibah aset bekas Batalyon 405, Teluk Penyu, dan Benteng Pendem. Pembahasan itu, kata dia, tidak menyentuh penawaran Kebun Carui.

Soesilo menyatakan penawaran dan penjualan lahan dilakukan pihak swasta, Andi Nur Huda, tanpa sepengetahuan Widi. Dengan demikian, pembela berupaya memisahkan komunikasi kedinasan mengenai rencana hibah dari proses transaksi atas Kebun Carui. Oditur militer, sebaliknya, telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Widi. Majelis hakim akan menilai kedua posisi tersebut berdasarkan materi perkara.

Keberatan lain berhubungan dengan penghentian kegiatan di lahan. Pembela menyatakan aktivitas di Kebun Carui tidak berhenti karena Widi membatalkan jual beli. Menurut Soesilo, Pangdam IV/Diponegoro mengirim surat keberatan kepada Bupati Cilacap dan PT Cilacap Segara Artha (CSA). Surat itu disebut berkaitan dengan dugaan wanprestasi Andi Nur Huda.

Dua laporan pemeriksaan dipertanyakan

Pihak pembela juga mempermasalahkan angka kerugian keuangan daerah yang disebut mencapai Rp237 miliar. Soesilo menyoroti adanya dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dalam perkara yang sama, masing-masing terbit pada 18 Juli 2025 dan 21 Mei 2026. Ia menilai perbedaan waktu penerbitan kedua laporan itu menimbulkan persoalan kepastian dalam penghitungan kerugian.

Menurut tim hukum, pelepasan hak kepada PT CSA beserta pembayarannya telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham dan dituangkan dalam akta resmi. Keterangan itu diajukan untuk membantah dasar penghitungan kerugian yang digunakan dalam perkara. Angka Rp237 miliar yang dipersoalkan pembela merujuk pada kerugian daerah, sedangkan tuntutan uang pengganti terhadap Widi disebut lebih dari Rp21 miliar.

Dalam pledoinya, Widi juga menyinggung masa pengabdiannya selama sekitar 33 tahun di TNI Angkatan Darat, termasuk penugasan di Timor Timur dan Papua. Ia menyatakan jabatan yang pernah diembannya bukan sarana mencari keuntungan pribadi dan meminta majelis mempertimbangkan perkara secara menyeluruh.

Sidang pembelaan berlangsung pada Senin, 2 November 2026. Setelah mendengar pledoi dan menilai seluruh bukti, majelis hakim akan menentukan apakah dakwaan serta tuntutan oditur dapat dibuktikan. Widi meminta dibebaskan dari seluruh dakwaan.