Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Jumlah itu jauh melampaui syarat minimal pengusul, tetapi belum menjadikan HMP sebagai sikap resmi DPR.
Perwakilan para anggota menyerahkan usulan kepada pimpinan DPR dalam pertemuan di ruang rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dari Fraksi NasDem dan dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan, seperti dikutip BBC Indonesia dan CNBC Indonesia.
Polemik ijazah jadi dasar pengajuan
Para pengusul mengaitkan langkah tersebut dengan polemik dokumen pendidikan Gibran dan pemenuhan syarat pencalonannya sebagai wakil presiden. Namun, pengajuan HMP merupakan proses politik dan konstitusional yang masih harus melalui sejumlah tahap. Usulan ini tidak serta-merta memberhentikan Gibran dari jabatannya.
Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa partainya menilai terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan UUD 1945 mengenai syarat wakil presiden. Ia juga mengaitkan dugaan perbuatan tercela dengan ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa.
Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung dari Golkar mengatakan pengusul mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang, menurutnya, berkaitan dengan legitimasi posisi Gibran. Pernyataan itu merupakan alasan yang disampaikan pihak pengusul, bukan keputusan baru dari kedua lembaga tersebut dalam proses HMP.
Anggota PKB Muhammad Khozin menyatakan usulan diajukan atas dugaan Gibran melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Ia juga menilai polemik ijazah perlu disudahi karena telah menyita perhatian tanpa dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
Angka per fraksi berbeda dalam laporan
Jumlah total 120 disampaikan Saan dalam pertemuan. Namun, rincian pengusul menurut fraksi tidak sama dalam laporan media. CNBC Indonesia mencantumkan 14 anggota PDIP, 13 Golkar, 69 NasDem, 18 PKB, 28 PKS, satu PAN, 18 Demokrat, dan 11 Gerindra. Jika dijumlahkan, angka-angka tersebut menjadi 172.
Adapun CNA melaporkan susunan yang berbeda: 28 anggota PKS, 19 NasDem, masing-masing 18 dari PKB dan Demokrat, 14 PDIP, masing-masing 11 dari Golkar dan Gerindra, serta satu PAN. Rincian CNA berjumlah 120. Dengan perbedaan itu, angka total yang ditegaskan pimpinan DPR adalah 120, sedangkan pembagian per fraksi masih tidak konsisten dalam pemberitaan.
HMP sendiri merupakan salah satu hak DPR yang tercantum dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut melalui UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya. Ketentuan tersebut membuka penggunaan HMP, antara lain, untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau keadaan ketika presiden maupun wakil presiden dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Paripurna menjadi tahap penentu
Pengusul telah melampaui ketentuan minimal 25 anggota DPR untuk mengajukan HMP. Meski demikian, usulan itu harus lebih dulu mendapat persetujuan rapat paripurna. Aturan yang dikutip BBC mensyaratkan kehadiran sedikitnya dua pertiga anggota DPR dan persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.
Jadwal tahap berikutnya dilaporkan dengan keterangan berbeda. BBC menyebut pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke rapat paripurna pada Kamis (12/11). CNA, sementara itu, melaporkan usulan akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah DPR untuk dijadwalkan dalam paripurna terdekat. Saan menyatakan proses akan mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Jika paripurna menyetujui HMP, DPR dapat membentuk panitia khusus untuk mengkaji persoalan tersebut. Hasil kajian kemudian dibawa kembali ke paripurna. Apabila pendapat DPR disetujui dan terdapat dugaan pelanggaran hukum, proses dapat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Tahap pemberhentian, jika memenuhi ketentuan, diteruskan melalui mekanisme di MPR.
Karena itu, keputusan rapat paripurna akan menentukan apakah usulan 120 anggota tersebut masuk ke pembahasan kelembagaan berikutnya. Sampai tahapan itu dilalui, pengajuan HMP masih berupa usul dari para anggota DPR.











