Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai penerapan hukum administrasi negara perlu dicermati dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat Nadiem Anwar Makarim. Dalam eksaminasi atas putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, mereka menyoroti cara membedakan kewenangan pemerintahan dari wewenang yang dijalankan seorang pejabat.
Catatan itu disampaikan dalam forum di kampus UI pada Selasa (3/11). Dosen FH UI sekaligus pakar hukum keuangan dan administrasi negara, Dian Puji Nugraha Simatupang, mengatakan kekeliruan memahami dua konsep tersebut dapat membuat tindakan administratif pejabat dinilai secara tidak tepat melalui hukum pidana.
Jawa Pos melaporkan, eksaminasi tersebut membahas persoalan mendasar dalam penerapan hukum administrasi pada perkara Nadiem, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Para akademisi mengkaji putusan pada dua tingkat peradilan. Namun, laporan mengenai eksaminasi itu tidak merinci bagian amar putusan atau uraian spesifik mana yang menjadi sasaran kritik mereka.
Dian menyoroti cara hakim menilai tindakan administratif
Dian mempertanyakan pendekatan yang, menurutnya, membuat hakim pidana seolah-olah menilai persoalan dari berbagai cabang hukum tanpa membedakan kerangka yang berlaku. Ia menilai keputusan dan tindakan dalam administrasi pemerintahan semestinya dipahami dengan memperhatikan prinsip hukum administrasi, bukan semata-mata ditarik ke dalam cara pandang hukum pidana.
“Ternyata hakim pidana menjadi segala macam ahli di semua ranah hukum,” kata Dian dalam paparannya.
Pernyataan itu mencerminkan keberatan Dian terhadap penilaian yang dianggap mencampuradukkan ranah hukum. Ia mengingatkan bahwa tindakan pejabat dalam menjalankan administrasi pemerintahan memiliki konteks dan dasar hukum tersendiri. Karena itu, menurut pandangannya, penilaian pidana terhadap tindakan tersebut perlu membedakan lebih dulu persoalan administrasi yang terkait.
Pokok yang ia tekankan ialah perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan, dalam uraian Dian, merupakan konsep yang lebih luas dalam kekuasaan pemerintahan di ranah hukum publik. Sementara wewenang merujuk pada kuasa tertentu yang dijalankan pejabat berdasarkan jabatan serta dasar hukum yang mengaturnya.
Kewenangan pemerintahan dan wewenang menteri
Dalam perspektif hukum administrasi negara yang dipaparkan Dian, kewenangan pemerintahan berada pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Menteri menjalankan wewenang tertentu melalui atribusi atau pelimpahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan istilah ini bukan sekadar persoalan bahasa, sebab keduanya menunjuk pada lingkup dan sumber kuasa yang berlainan.
Dengan kerangka itu, pertanyaan yang muncul dalam eksaminasi adalah bagaimana tindakan seorang menteri dinilai ketika ia menjalankan tugas pemerintahan. Menurut Dian, ketidakjelasan dalam memisahkan konsep kewenangan dan wewenang berisiko membuat tindakan administratif diperlakukan sebagai persoalan pidana tanpa lebih dahulu menempatkannya dalam konteks administrasi negara.
Ia juga mengkritik kecenderungan menilai keputusan maupun tindakan administrasi sepenuhnya melalui otonomi hukum pidana. Dalam pandangannya, pendekatan demikian dapat mengabaikan ciri hukum administrasi negara. Kritik tersebut disampaikan sebagai hasil pembacaan akademik terhadap putusan, bukan sebagai keterangan baru mengenai rangkaian pengadaan Chromebook.
Eksaminasi menelaah putusan dua tingkat peradilan
Forum itu menelaah putusan tingkat pertama dan banding dalam perkara yang menempatkan Nadiem sebagai terdakwa. Fokus yang diberitakan adalah persoalan konsep hukum administrasi dan cara menilai tindakan pejabat. Bahan yang tersedia tidak memuat rincian mengenai pertimbangan majelis hakim, tanggapan pihak Nadiem, ataupun respons pengadilan terhadap eksaminasi tersebut.
Eksaminasi akademik memberi ruang bagi para ahli untuk menguji argumentasi hukum dalam suatu putusan. Dalam perkara ini, sorotan Dian tertuju pada batas antara penilaian atas tindakan administrasi pemerintahan dan pemeriksaan pidana. Perbedaan sudut pandang tersebut menjadi catatan bagi pembaca untuk melihat bahwa kritik terhadap putusan yang diberitakan berpusat pada penggunaan konsep hukum, bukan pada tambahan fakta tentang proses pengadaan.
Perkara Chromebook yang menjerat Nadiem tetap menjadi pokok kasus yang diulas, sedangkan hasil eksaminasi menghadirkan evaluasi dari akademisi FH UI dan UGM. Rincian lebih jauh mengenai respons pihak-pihak terkait atau tindak lanjut atas hasil eksaminasi belum tercantum dalam laporan Jawa Pos.











