Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan disampaikan sejumlah anak muda kepada anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Eka Widodo. Aspirasi itu diterima Eka saat menjalani reses di daerah pemilihan Jawa Tengah IX, menurut laporan Aktual.com.
Eka mengatakan keresahan mereka berkaitan dengan proses pencalonan Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. Pokok yang dipersoalkan mencakup perubahan ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden serta polemik dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Mereka juga mempertanyakan janji penciptaan 19 juta lapangan kerja.
“Anak-anak Gen Z menyampaikan bahwa mereka ingin Gibran dimakzulkan,” kata Eka, yang akrab disapa Edo, dalam keterangan tertulis yang dikutip Aktual.com.
Perubahan syarat usia jadi salah satu keberatan
Dalam pertemuan dengan Eka, para anak muda menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu mengubah syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden, sehingga Gibran dapat maju dalam Pilpres 2024. Gibran merupakan putra Presiden Joko Widodo.
Menurut Eka, proses tersebut menimbulkan kesan bahwa akses terhadap kekuasaan dapat membuka jalan bagi seseorang untuk menjadi pemimpin. Keresahan yang disampaikan kepadanya bukan hanya menyangkut ketentuan usia, tetapi juga keyakinan anak muda bahwa kesempatan politik semestinya terbuka secara adil.
Desakan pemakzulan itu merupakan aspirasi yang diterima Eka dalam kegiatan reses. Laporan Aktual tidak menyebut adanya keputusan lembaga negara untuk memproses tuntutan tersebut. Karena itu, penyampaian aspirasi oleh anggota DPR perlu dibedakan dari langkah formal pemakzulan.
Polemik dokumen pendidikan kembali dipersoalkan
Persoalan lain yang dibawa anak muda kepada Eka berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Dalam perkara terkait, Mahkamah Konstitusi disebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Di jalur perkara berbeda, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Aktual.com melaporkan, melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Putusan MA itu, menurut laporan yang sama, diketok pada Jumat, 30 Oktober 2026. Eka meminta putusan tersebut diperhatikan dalam evaluasi administrasi pencalonan Gibran. Namun, laporan itu tidak merinci bentuk evaluasi yang diminta ataupun lembaga yang akan melaksanakannya.
Perbedaan ranah perkara juga penting dalam membaca isu ini. Putusan MK mengenai syarat usia dan perkara administrasi penyetaraan pendidikan merupakan persoalan hukum yang berlainan. Aspirasi politik yang disampaikan kepada Eka muncul dari penilaian anak muda atas rangkaian proses tersebut, bukan dari satu putusan yang secara langsung menetapkan pemakzulan.
Aspirasi reses beriringan dengan perhatian politik
Isu mengenai Gibran juga muncul dalam sejumlah laporan media lain. CNN Indonesia dan kumparan, misalnya, memberitakan massa yang sempat menurunkan foto Gibran di ruang DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta serta respons dari DPRD DIY. Sementara itu, Tempo.co melaporkan PKB mengkaji penggunaan hak angket di DPR setelah putusan MA.
Informasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini dibicarakan di lebih dari satu ruang politik, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keputusan bersama atau proses pemakzulan yang telah berjalan. Laporan-laporan itu memiliki konteks masing-masing, sedangkan tuntutan yang diceritakan Eka berasal dari anak muda yang ditemuinya selama reses di Jawa Tengah IX.
Eka meminta aspirasi pemakzulan yang disampaikan kepadanya ditindaklanjuti. Ia juga menempatkan putusan MA sebagai bahan untuk mengevaluasi administrasi pencalonan Gibran. Belum ada rincian dalam laporan Aktual mengenai tindak lanjut yang akan ditempuh Eka maupun jadwal pembahasan aspirasi tersebut di DPR.











