Pantauharian

Pantauan Terkini Berita Indonesia Hari Ini

BKN Lanjutkan Penempatan ASN Dekat Keluarga

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melanjutkan program penempatan pegawai agar bisa bekerja lebih dekat dengan keluarga dan domisili. Hingga tahap keempat, sebanyak 101 pegawai BKN telah memperoleh kesempatan tersebut. Penempatan dilakukan bertahap di unit BKN pusat, kantor regional, maupun unit pelaksana teknis.

Kebijakan ini memberi perhatian pada kondisi personal pegawai, sekaligus tetap menempatkan kebutuhan organisasi sebagai pertimbangan. Artinya, program tersebut bukan kebebasan bagi setiap aparatur sipil negara (ASN) untuk memilih lokasi kerja sendiri. BKN tetap menilai formasi, ketersediaan pegawai, kecocokan kompetensi, dan kelangsungan tugas sebelum perpindahan dilakukan.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan perkembangan program itu dalam keterangan tertulis pada Minggu, 1 November 2026, seperti dilaporkan detikFinance. Bagi pegawai yang selama ini tinggal berjauhan dari keluarga, perubahan lokasi kerja berpotensi mengurangi beban biaya dan memberi ruang untuk mengatur kehidupan pribadi dengan lebih baik.

Empat tahap memindahkan 101 pegawai

Jumlah penerima manfaat bertambah secara berjenjang. Pada tahap pertama, 27 pegawai dipindahkan. Tahap kedua mencakup 11 pegawai, disusul 48 pegawai pada tahap ketiga. Sebanyak 15 pegawai lainnya masuk dalam tahap keempat, dengan pemindahan berlaku mulai November 2026.

Angka tersebut menggambarkan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap, bukan perpindahan sekaligus. Pegawai dapat ditempatkan di berbagai unit BKN yang lokasinya lebih dekat dengan keluarga atau domisili mereka. Bahan keterangan BKN tidak merinci daerah asal maupun tujuan masing-masing pegawai.

Program ini masuk dalam 15 Kebijakan BKN Pro-Karier ASN. Zudan meminta pengembangan karier tidak hanya diukur dari promosi jabatan, peningkatan kompetensi, atau peluang mengisi posisi lebih tinggi. Lingkungan kerja dan kehidupan personal, menurut dia, turut memengaruhi produktivitas pegawai.

“Kebijakan ini tentunya berorientasi pada kepentingan organisasi yang tetap dijaga, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan pegawai,” kata Zudan.

Biaya tinggal terpisah jadi salah satu pertimbangan

ASN yang bekerja jauh dari keluarga bisa menanggung pengeluaran di dua tempat. Biaya perjalanan, akomodasi, dan kebutuhan hidup saat tinggal terpisah menjadi beban tambahan yang ingin dikurangi melalui kebijakan ini. Kedekatan dengan keluarga juga diharapkan mendukung kondisi psikologis, kebahagiaan, serta fokus pegawai dalam menjalankan tugas.

Dalam laporan Haibunda pada Juli 2026, program tersebut disebut masih diuji coba di lingkungan BKN. Zudan saat itu berharap pendekatan serupa dapat menginspirasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Perkembangan terbaru menunjukkan kebijakan sejenis telah diterapkan oleh lebih dari 63 instansi di wilayah kerja kantor regional BKN.

Jumlah itu menunjukkan kebijakan penempatan dekat keluarga mulai dipraktikkan di luar BKN, meski pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap instansi. BKN mendorong instansi lain mengembangkan skema sendiri, bukan sekadar menyalin bentuk kebijakannya.

Bondowoso menjadi salah satu contoh penerapan

Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjalankan program Si Zona yang membantu sekitar 60 ASN mendekatkan tempat tinggal dengan lokasi kerja. Pada 23 Oktober, Zudan memberikan Humanis Leader Award kepada Bupati Bondowoso sebagai apresiasi atas kebijakan tersebut.

Contoh Bondowoso memperlihatkan bahwa pengaturan lokasi kerja dapat diterapkan oleh pemerintah daerah. Namun, kecocokan penempatan dengan kebutuhan layanan tetap menjadi batasnya. Pegawai juga harus siap ditugaskan sesuai kebutuhan organisasi dan menjaga kinerja, sementara instansi perlu memastikan formasi serta kompetensi tetap memadai.

BKN berharap kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan keluarga dapat berjalan seiring dengan mutu pelayanan publik. Untuk tahap berikutnya, penerapan di tiap instansi tetap bergantung pada koordinasi dan kesiapan organisasi masing-masing, bukan keputusan pegawai secara individual.