Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di 34 provinsi. Penambahan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu diproyeksikan menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat. Namun, perluasan layanan tetap disertai pemeriksaan kesiapan dapur sebelum beroperasi.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan aktivasi dilakukan secara bertahap melalui portal mitra. Menurut laporan ANTARA, ia menegaskan bahwa jumlah dapur bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. BGN juga mempertimbangkan kebutuhan warga di daerah tempat SPPG beroperasi.
“Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat,” kata Agustina di Jakarta, Rabu.
Dengan sasaran sekitar 1,5 juta orang, kelompok yang akan menerima layanan tidak hanya ditentukan oleh bertambahnya jumlah dapur. BGN menyebut wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai prioritas. Ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri di lingkungan pesantren termasuk kelompok penerima manfaat yang diprioritaskan.
Kesiapan dapur menjadi syarat aktivasi
BGN menyatakan SPPG yang mulai beroperasi harus menunjukkan kesiapan infrastruktur dan personel. Fasilitas pendukung serta tenaga yang menjalankan layanan menjadi bagian dari penilaian sebelum dapur diaktifkan. Pertimbangannya, dapur harus mampu memproduksi dan menyalurkan makanan sesuai tata kelola keamanan pangan.
Persyaratan higiene dan sanitasi juga masuk dalam proses tersebut. Setiap SPPG yang diaktifkan diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ketentuan ini menjadi salah satu syarat kelayakan lingkungan pengolahan makanan, menurut penjelasan BGN yang dikutip ANTARA.
Artinya, angka aktivasi tidak serta-merta berarti semua dapur langsung memberikan layanan pada hari yang sama. BGN menyatakan dapur yang dipilih adalah yang dapat membuktikan kesiapan operasionalnya. Dalam keterangan kepada IDX Channel, Agustina juga menyebut kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia sebagai pertimbangan utama.
Proyeksi 1,5 juta penerima menggambarkan jangkauan yang diharapkan dari penambahan 953 SPPG. Bahan keterangan BGN yang diberitakan tidak merinci pembagian sasaran penerima per provinsi ataupun jumlah orang yang sudah menerima layanan dari dapur-dapur tersebut. Karena itu, angka tersebut merupakan perkiraan cakupan, bukan laporan realisasi penerima manfaat.
Perluasan layanan berlanjut bertahap
Aktivasi kali ini menyusul langkah pada Oktober 2026, ketika BGN menginisiasi pengoperasian 1.460 SPPG di 32 provinsi. ANTARA melaporkan seluruh dapur pada tahap sebelumnya berada di daerah 3T serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Pada November, cakupan aktivasi baru meluas ke 34 provinsi.
BGN juga merencanakan pembukaan SPPG baru dalam jumlah serupa pada pekan berikutnya. Rencana tersebut menunjukkan bahwa penambahan dapur akan diteruskan, meski prosesnya tetap mengacu pada kesiapan dan kebutuhan daerah. Belum ada rincian lebih jauh mengenai provinsi atau lokasi yang akan masuk pada tahap selanjutnya.
Perbedaan angka antara tahap Oktober dan November juga mencerminkan cakupan geografis yang tidak sama: 1.460 SPPG di 32 provinsi pada tahap terdahulu, lalu 953 SPPG di 34 provinsi pada aktivasi terbaru. BGN tidak menyebut dalam keterangan yang dikutip media berapa total dapur yang sudah beroperasi setelah kedua tahap tersebut. Fokus yang disampaikan adalah seleksi bertahap agar dapur yang dibuka dapat memenuhi persyaratan layanan.
Agustina mengingatkan calon mitra dan masyarakat agar mengikuti proses resmi. Aktivasi berlangsung melalui sistem, dan BGN menyatakan tidak ada pembayaran atau imbalan yang perlu diberikan kepada pihak yang mengurus pembukaan SPPG.
“Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika bapak dan ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib,” ujar Agustina, seperti dikutip ANTARA.
Setelah tahap 953 dapur ini, BGN menyatakan akan melanjutkan aktivasi pada pekan berikutnya. Sementara itu, calon penerima manfaat dan mitra dapat merujuk pada mekanisme resmi serta persyaratan operasional yang ditetapkan lembaga tersebut.











