Pantauharian

Pantauan Terkini Berita Indonesia Hari Ini

ABRI Desak Putusan MK dan MA Jadi Dasar Respons soal Gibran

Aksi Rakyat Bela Indonesia (ABRI) meminta persoalan hukum terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dituntaskan dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Desakan itu disampaikan dalam aksi yang dihadiri ratusan orang di Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Ahad, 8 November 2026.

Aspirasi tersebut berkaitan dengan dorongan agar DPR merespons persoalan yang menjadi dasar tuntutan pemakzulan Gibran. Ketua Pembina ABRI Jimly Asshiddiqie menilai putusan dua lembaga peradilan itu perlu menjadi pegangan untuk mencari penyelesaian. Ia mengingatkan, persoalan yang berlarut-larut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan selama tiga tahun ke depan.

Seperti diberitakan Republika, massa berkumpul di lapangan di sisi masjid sejak pagi. Mereka membawa bendera Merah Putih dan bendera organisasi masyarakat Islam, termasuk Syarikat Islam. Tampak pula bendera One Piece berwarna hitam.

Jimly minta partai politik memberi perhatian

Jimly mengatakan aksi tersebut menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat atas perkembangan keadaan kebangsaan. Gagasan penyelenggaraan aksi, menurut dia, berawal dari pertemuan dengan sejumlah pimpinan ormas pada Jumat, 6 November 2026. Kesepakatan untuk menggelar kegiatan itu muncul dalam pertemuan tersebut.

“Ini adalah letupan aspirasi dari nurani rakyat dan dari akal sehat para tokoh-tokoh, pemimpin masyarakat mengenai perkembangan keadaan. Jadi, saya rasa ini baik untuk disalurkan sebagaimana mestinya,” ujar Jimly seusai aksi, seperti dikutip Republika.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama itu menyebut lima tuntutan yang dibawa dalam aksi memiliki bobot yang sama. Ia meminta para pemimpin partai politik memberi perhatian, terutama delapan partai yang berada di DPR dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan politik nasional.

Dalam penjelasannya, Jimly menekankan perlunya menindaklanjuti putusan MK dan MA. Menurut dia, keputusan kedua lembaga itu semestinya dipakai sebagai dasar DPR dalam merespons persoalan yang menyangkut Gibran. Ia tidak menyebut dalam keterangan tersebut bahwa proses pemakzulan telah berjalan; yang disampaikan adalah desakan agar persoalan hukum yang menjadi dasar aspirasi itu mendapat penyelesaian.

Bachtiar singgung persatuan dan oligarki

Penggagas aksi, Ustaz Bachtiar Nasir, menyampaikan lima tuntutan sebagai seruan untuk menjaga masa depan Indonesia. Dalam uraian yang diberitakan Republika, tiga tema tuntutan dijabarkan: ajakan agar rakyat bersatu membela Indonesia, perlawanan terhadap pihak yang disebutnya mengkhianati bangsa, serta penolakan terhadap oligarki dan penguasaan aset negara oleh kelompok tertentu.

Bachtiar mengaitkan seruan kedua dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penyadapan untuk mempertahankan kekuasaan. Ia menuduh tindakan tersebut menggunakan uang rakyat demi kepentingan pribadi. Pernyataan itu merupakan tudingan yang disampaikan dalam orasi, bukan keterangan mengenai adanya putusan hukum atas dugaan tersebut.

Pada tuntutan mengenai oligarki, Bachtiar menyoroti penguasaan kekayaan negara oleh segelintir kelompok. Ia menyerukan agar rakyat tidak tinggal diam menghadapi praktik yang menurutnya mengancam kedaulatan. Sementara itu, isi lengkap dua tuntutan lain tidak dijelaskan dalam uraian tuntutan yang tersedia dari orasinya.

Aspirasi diarahkan ke proses politik

Dengan demikian, aksi di Al-Azhar membawa dua lapis seruan. Bachtiar menekankan persatuan, kedaulatan, dan penolakan terhadap oligarki, sedangkan Jimly menyoroti jalur penyelesaian melalui putusan lembaga peradilan dan perhatian partai-partai di DPR. Keduanya menyampaikan pandangan dalam kegiatan yang sama, tetapi fokusnya berbeda.

Jimly menyatakan lima tuntutan itu perlu ditanggapi agar persoalan tidak berlarut. Perhatian kini diarahkan kepada para pemimpin partai politik, khususnya delapan partai di Senayan, serta DPR sebagai lembaga yang diminta menjadikan putusan MK dan MA sebagai acuan dalam merespons isu tersebut.

ABRI menyampaikan tuntutan itu dalam aksi terbuka di Jakarta Selatan. Dalam bahan pemberitaan mengenai kegiatan tersebut, belum ada keterangan tentang keputusan lanjutan DPR atau jadwal pembahasan yang akan ditempuh setelah seruan disampaikan.