Pantauharian

Pantauan Terkini Berita Indonesia Hari Ini

RANS Jelaskan Kerja Sama Influencer Rp14,69 Miliar

PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) menyatakan kerja sama pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilakukan melalui prosedur yang berlaku. Penjelasan itu disampaikan setelah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) memunculkan perhatian publik, termasuk mengenai potensi konflik kepentingan Raffi Ahmad yang menjadi pemegang saham mayoritas RANS sekaligus Utusan Khusus Presiden.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen RANS mengatakan proses pengadaan mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial dari masing-masing instansi. Perusahaan juga menyebut kerja sama pemerintah dilakukan melalui kanal pengadaan seperti Inaproc dan e-katalog yang bisa diakses masyarakat. Penjelasan tersebut diberitakan CNBC Indonesia.

RANS menyatakan memahami kekhawatiran publik mengenai posisi Raffi. Namun, perusahaan menilai kegiatan usahanya dan sejumlah kekayaan intelektual yang digunakan dalam kampanye telah berkembang sebelum Raffi dilantik sebagai utusan khusus pada Oktober 2024 dan sebelum penunjukan oleh kedua kementerian.

Nilai kontrak terbagi dalam empat kampanye

Menurut keterangan perusahaan, nilai total kerja sama mencapai Rp14.696.955.002. Rinciannya, satu kampanye promosi bersama Kementerian Kebudayaan senilai Rp3.900.000.002 dan tiga kampanye dengan KKP senilai Rp10.796.955.000.

RANS mengatakan harga mengacu pada tarif komersial yang juga digunakan untuk klien lain. Penetapannya, menurut perusahaan, memperhitungkan cakupan pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi, tingkat kerumitan, serta hasil kerja yang disepakati.

Perusahaan menegaskan nilai tersebut bukan hanya ongkos unggahan di media sosial. Biaya yang dihitung, menurut penjelasan manajemen, juga meliputi produksi konten, perjalanan dan logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta kegiatan promosi di luar kanal digital.

Empat kampanye itu, kata RANS, menghasilkan lebih dari 150 keluaran. Lebih dari 120 di antaranya berasal dari tiga kampanye KKP, sementara lebih dari 25 keluaran terkait promosi museum. Saat kewajiban diserahkan kepada klien, seluruh kampanye tercatat meraih lebih dari 52,6 juta penayangan di kanal digital.

Konten KKP menampilkan budidaya dan fasilitas nelayan

Kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan ditujukan untuk memperkenalkan museum di Indonesia lewat konten yang diharapkan dapat mendorong kunjungan. Adapun materi bersama KKP, menurut perusahaan, berisi edukasi tentang pengembangan sumber daya laut dan industri perikanan.

Salah satu kekayaan intelektual yang dipakai adalah The Dudas-1, yang mengemas materi edukasi dalam format perjalanan dan touring. Kontennya menampilkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan, serta Salt Industry Centre di Rote Ndao. Materi lain memperlihatkan fasilitas penunjang perikanan, termasuk tempat penyimpanan dingin dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.

RANS menyebut The Dudas-1 telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum memperoleh penunjukan dari KKP. Angka itu, menurut perusahaan, lebih banyak daripada konten yang dibuat untuk kampanye bersama kementerian tersebut. Manajemen juga menyampaikan bahwa RANS berdiri sejak 2018 dan memiliki lebih dari 140 juta pengikut, dengan mitra dari sektor swasta maupun lembaga pemerintah.

Perhatian publik tertuju pada tata kelola pengadaan

Temuan ICW mengenai pengadaan jasa influencer oleh sejumlah kementerian menjadi latar munculnya pertanyaan tentang hubungan RANS dengan instansi pemerintah. Informasi yang tersedia menyebut kerja sama tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kini menjadi Kementerian Kebudayaan, serta KKP, bersama RANS dan PT Rans Animasi Indonesia.

Di sisi perusahaan, klaim tentang proses pengadaan, kewajaran harga, dan hasil kampanye berasal dari keterangan manajemen. RANS menyatakan kerja sama dijalankan secara profesional dan sesuai ketentuan, sementara rincian nilai dan jumlah keluaran dipaparkan sebagai dasar penjelasan atas besarnya kontrak.

Perusahaan belum mengubah pokok penjelasannya: pengadaan disebut mengikuti mekanisme instansi, sedangkan nilai kontrak mencakup lebih dari sekadar publikasi. Rincian kerja sama tersebut kini menjadi bagian dari perhatian terhadap pengadaan jasa promosi kementerian dan potensi konflik kepentingan yang disorot publik.