Pantauharian

Pantauan Terkini Berita Indonesia Hari Ini

Ijazah Anggota DPR dan Petisi 25 Ribu Tanda Tangan

Petisi yang mendesak pemeriksaan ijazah anggota DPR telah mengumpulkan lebih dari 25 ribu tanda tangan hingga Rabu (18/11/2026) sore. Menanggapi tuntutan itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan data pencalonan legislator tersedia di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan meminta polemik tersebut tidak terus diperpanjang.

Pernyataan Doli disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama. Ia menilai masyarakat dapat menelusuri informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR melalui data yang dihimpun KPU. Menurutnya, proses pencalonan juga telah mengikuti ketentuan yang berlaku.

Namun, tuntutan dalam petisi tidak berhenti pada permintaan melihat data. Sejumlah warga meminta riwayat pendidikan legislator dibuka dan keabsahan ijazah mereka diperiksa. Perbedaan antara akses terhadap berkas pencalonan dan tuntutan audit itu menjadi inti perdebatan yang ramai di media sosial.

Petisi meminta pemeriksaan, bukan sekadar data

Validnews melaporkan, petisi daring tersebut telah ditandatangani lebih dari 25 ribu warganet pada Rabu sore. Isi tuntutannya mencakup keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR serta pemeriksaan keabsahan ijazah. Petisi yang beredar di Change.org itu muncul saat percakapan publik mengenai dokumen pendidikan sejumlah tokoh kembali mencuat.

Respons Doli menekankan bahwa informasi latar belakang legislator sudah berada di KPU. Ia menyebut masyarakat dapat mengaksesnya melalui situs lembaga tersebut dan mengatakan tidak ada alasan untuk menganggap data itu sengaja disembunyikan.

“Kalau mau cari data latar belakang tentang para anggota DPR, itu kan semua datanya ada di KPU, bisa diakses.”

DetikNews mengutip Doli yang mempertanyakan tujuan di balik desakan tersebut. Ia khawatir perdebatan berkepanjangan akan menyerap perhatian dan energi publik. Doli juga mengarahkan perhatian pada pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Dalam keterangannya kepada BeritaSatu, Doli menyampaikan bahwa bila warga memperoleh informasi baru, mereka tetap dapat menguji informasi itu atau menempuh gugatan. Dengan demikian, keberatan terhadap tuntutan yang ramai dibicarakan tidak berarti menutup kemungkinan adanya pemeriksaan melalui jalur yang tersedia.

DPR dan KPU menyebut berkas pencalonan tersedia

Sebelum Doli berbicara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyatakan dokumen pencalonan anggota dewan dapat dilihat melalui KPU. Ia menyebut berkas administrasi dan ijazah diserahkan saat seseorang mendaftar sebagai calon anggota legislatif.

Validnews mengutip penjelasan Dasco bahwa dokumen para calon tersimpan dalam basis data KPU sejak masa pendaftaran. Keterangan tersebut memberi konteks atas klaim Doli mengenai keterbukaan. Meski begitu, ketersediaan berkas pencalonan tidak dengan sendirinya menjawab seluruh tuntutan petisi, terutama permintaan agar keabsahan dokumen diperiksa secara menyeluruh.

Dalam sistem yang dijelaskan kedua pimpinan parlemen itu, KPU menjadi tempat publik mencari informasi administratif calon. Doli mengatakan tahapan pencalonan dilakukan berdasarkan aturan dan dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Ia juga mengingatkan bahwa para anggota DPR memperoleh kursi melalui pemilihan umum.

Soal anggota DPR yang memiliki pendidikan terakhir SMA, Doli menyatakan pemilih mempunyai pertimbangan sendiri ketika menentukan wakilnya. Ia merujuk pada proses pemilu, daerah pemilihan, serta konstituen yang memilih para legislator. Pernyataan itu menanggapi sorotan publik terhadap latar pendidikan sebagian anggota dewan.

Hak warga menguji informasi tetap diakui

Perdebatan ini mempertemukan dua hal yang berdekatan, tetapi tidak sama: keberadaan dokumen dalam proses pencalonan dan tuntutan warga untuk menguji validitasnya. Doli menyebut data tersedia, sementara petisi meminta transparansi dan audit. Bagi publik yang ingin menindaklanjuti, pernyataannya membuka ruang untuk mengajukan pertanyaan atau menggunakan mekanisme hukum bila memiliki informasi baru.

Doli menegaskan hak warga untuk menguji maupun menggugat tidak dapat dilarang. Sikap itu disampaikan di tengah permintaannya agar polemik tidak melebar tanpa alasan yang jelas. Ia menganggap proses hukum atau pengujian informasi tetap menjadi pilihan bagi masyarakat yang merasa memiliki dasar.

Sejauh ini, tanggapan dari Doli dan Dasco berfokus pada ketersediaan data pencalonan di KPU. Petisi, sementara itu, mendorong pemeriksaan yang lebih luas terhadap ijazah para anggota dewan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada langkah para pengusul petisi dan apakah ada warga yang membawa informasi baru untuk diuji.