Presiden Prabowo Subianto tetap akan menjalankan pemerintahan saat menghadiri rangkaian pertemuan di luar negeri, meski jabatan wakil presiden tengah kosong. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan para menteri akan membantu Presiden selama kunjungan berlangsung.
Prabowo dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN di Manila, Filipina, dan KTT APEC di Shenzhen, China. Yusril menyebut perjalanan itu direncanakan berlangsung hingga sekitar 14 atau 16 November 2026. Kompas.id melaporkan, ia menilai komunikasi dengan Presiden tetap dapat dilakukan dari luar negeri dan tidak ada kebutuhan menunjuk menteri untuk bertindak sebagai wakil presiden.
Penjelasan itu disampaikan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan wapres kepada MPR dan Presiden pada Kamis, 12 November 2026. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan pengunduran dirinya dilakukan atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Menteri membantu, Presiden tetap memimpin
Yusril menegaskan bahwa tugas pemerintahan tetap berada pada Presiden. Para menteri koordinator maupun menteri lain dapat mendukung pelaksanaan tugas selama Prabowo berada di luar Indonesia. ANTARA juga melaporkan pernyataan Yusril bahwa pemerintahan tetap berjalan meskipun belum ada wapres.
Dengan demikian, keberangkatan Prabowo tidak membuat pemerintah menunjuk pejabat sementara untuk mengisi fungsi wakil presiden. Yusril menyatakan Presiden mampu memimpin dari dalam maupun luar negeri. Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa kekosongan posisi tersebut tidak menghambat jalannya pemerintahan.
Rencana perjalanan itu muncul ketika proses memilih pengganti Gibran baru memasuki tahap awal. Presiden masih menunggu pemberitahuan resmi dari MPR mengenai jadwal sidang paripurna untuk memilih wapres. Setelah pemberitahuan tersebut diterima, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon.
MPR siapkan sidang dan pemeriksaan calon
Pada Kamis, pimpinan MPR menyepakati penyelenggaraan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB. Rapat itu akan dihadiri pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut salah satu agenda pembahasan ialah menetapkan tanggal sidang paripurna untuk mengisi jabatan yang kosong.
Rapat gabungan juga akan membahas surat resmi MPR kepada Presiden agar mengajukan dua calon. Dua agenda lainnya adalah membentuk tim untuk memeriksa berkas kandidat dan tim ad hoc yang menyiapkan rancangan ketetapan MPR. Rangkaian itu menjadi tahapan sebelum pemilihan dilakukan di sidang paripurna.
Aturan yang disebut dalam laporan Kompas.id memberi MPR waktu paling lama 60 hari untuk memproses dan menetapkan wakil presiden definitif. Sementara itu, batas 14 hari bagi Presiden mulai dihitung setelah MPR menyampaikan jadwal sidang. Pemerintah berharap pengisian jabatan dapat selesai sebelum akhir Desember 2026, lebih cepat dari batas maksimal yang tersedia.
Surat pengunduran diri menyusul putusan pengadilan
Pengunduran diri Gibran berlangsung setelah keabsahan pencalonannya sebelumnya diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam pertimbangan putusan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang setara dengan pendidikan menengah atas.
Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran, khususnya terkait persyaratan administrasi pencalonan wapres pada Pemilu 2024. Putusan bernomor 742 K/TUN/2026 itu dijatuhkan majelis kasasi yang dipimpin Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Yulius.
Setelah rapat gabungan MPR, tahapan berikutnya adalah penetapan jadwal sidang paripurna dan pengiriman permintaan dua nama kepada Presiden. Sampai proses pemilihan selesai, menurut Yusril, Prabowo dan jajaran menteri akan tetap menjalankan pemerintahan selama kunjungan luar negeri.











