Politikus Anas Urbaningrum mendorong DPR membentuk panitia khusus untuk menyelidiki dan mengaudit praktik penyadapan oleh lembaga berwenang. Ia mengusulkan rentang pemeriksaan dapat mencakup 20 tahun terakhir agar penggunaan kewenangan itu bisa ditelaah dalam batas waktu yang jelas.
Usulan tersebut, menurut Anas, ditujukan untuk memastikan penyadapan berjalan berdasarkan prosedur hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan gagasan itu bukan tuduhan terhadap lembaga tertentu, melainkan dorongan agar DPR menjalankan pengawasan dan mengevaluasi kepatuhan lembaga penegak hukum serta intelijen.
JPNN.com dan VIVA Jakarta melaporkan pernyataan Anas pada Sabtu, 7 November 2026. Anas, yang merupakan Koordinator Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), menilai kewenangan penyadapan perlu dijalankan dengan batas yang tegas, terutama karena penggunaannya menyangkut kepentingan publik sekaligus hak warga.
Anas minta audit tidak berhenti pada dugaan
Anas menyampaikan bahwa pembentukan pansus bukan didorong kecurigaan atau praduga negatif terhadap institusi tertentu. Fokus yang ia ajukan adalah pemeriksaan terhadap kepatuhan prosedur. Dengan demikian, usulan tersebut diarahkan pada evaluasi cara kewenangan penyadapan digunakan, bukan pada penetapan kesalahan sebelum pemeriksaan dilakukan.
Ia mengingatkan penyadapan semestinya diarahkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Dalam pernyataannya, Anas memperingatkan agar kewenangan itu tidak dipakai demi kepentingan pribadi maupun untuk menguntit dan melumpuhkan lawan politik.
“Penyadapan di negara hukum dan demokrasi musti dilakukan dengan disiplin, taat asas, dan akuntabel. Bagi kepentingan negara dan kemaslahatan publik, bukan untuk kepentingan pribadi dan menguntit (dan mematikan) lawan-lawan politik,” kata Anas.
Peringatan itu menjadi alasan utama yang ia sampaikan untuk mendorong audit. Penyadapan, dalam pandangan Anas, dapat mendukung penegakan hukum dan keamanan nasional jika dilakukan sesuai aturan. Sebaliknya, penyimpangan dari tujuan tersebut berisiko menggeser kewenangan yang bersifat publik menjadi alat untuk kepentingan di luar tugasnya.
Rentang 20 tahun jadi opsi pemeriksaan
Agar penyelidikan lebih terarah, Anas mengusulkan adanya batas waktu pemeriksaan. Salah satu kemungkinan yang ia sebut ialah menelusuri praktik penyadapan selama dua dekade terakhir. Ia tidak merinci periode awal dan akhir yang dimaksud, sehingga angka 20 tahun itu masih berupa opsi cakupan, bukan jadwal atau keputusan resmi DPR.
Usulan rentang tersebut memberi gambaran bahwa audit yang dibayangkan Anas tidak hanya menyoroti satu peristiwa. Namun, bahan yang disampaikan belum menjelaskan metode pemeriksaan, lembaga mana saja yang akan diperiksa, ataupun dokumen apa yang perlu ditelaah. Rincian itu masih harus ditentukan apabila DPR menindaklanjuti gagasan pembentukan pansus.
Hal-hal tersebut penting bagi kejelasan kerja audit. Batas waktu yang panjang dapat membuka ruang untuk menilai praktik penyadapan secara menyeluruh, tetapi pemeriksaan tetap memerlukan cakupan dan ukuran kepatuhan yang terukur. Tanpa rincian itu, tujuan audit dan batas yang hendak diperiksa belum dapat dibaca secara utuh dari usulan yang disampaikan Anas.
Fokus pada akuntabilitas lembaga
Anas menempatkan DPR sebagai pihak yang dapat mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan lembaga penegak hukum serta intelijen terhadap aturan. Ia berharap pansus bisa memastikan kewenangan penyadapan digunakan untuk mendukung penegakan hukum dan keamanan nasional, bukan kepentingan politik praktis.
JPNN.com menyebut usulan itu sebagai dorongan agar praktik penyadapan diperiksa secara menyeluruh. VIVA Jakarta juga melaporkan penekanan Anas bahwa pengawasan tidak dimaksudkan untuk menuduh lembaga tertentu. Kedua laporan itu mencatat gagasan yang sama: audit perlu berangkat dari kepatuhan pada prosedur dan prinsip akuntabilitas.
Untuk saat ini, yang disampaikan Anas masih berupa usulan pembentukan pansus dan kemungkinan batas pemeriksaan selama 20 tahun. Langkah berikutnya bergantung pada apakah DPR akan membahas gagasan tersebut serta bagaimana cakupan audit dirumuskan. Anas berharap pengawasan itu dapat menjaga agar kewenangan penyadapan tetap berada pada tujuan yang ia sebut, yakni kepentingan negara dan kemaslahatan publik.











