Pantauharian

Pantauan Terkini Berita Indonesia Hari Ini

UU Ketenagakerjaan Baru Lindungi Jatah Cuti Tahunan

Jakarta, UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 memastikan cuti bersama tidak mengurangi jatah cuti tahunan pekerja. Aturan tersebut juga menetapkan hak cuti bagi pekerja yang telah bekerja selama setahun, termasuk perlindungan upah ketika mengambil cuti.

Ketentuan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026. Seperti dilaporkan CNBC Indonesia, undang-undang tersebut diundangkan sekaligus mulai berlaku pada 28 Oktober 2026. Regulasi ini menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mencabut sebagian ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja.

Bagi pekerja, salah satu perubahan yang langsung berkaitan dengan waktu istirahat adalah ketentuan cuti bersama. Jika perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat, hari tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan karyawan.

Hak cuti tahunan tetap 12 hari kerja

UU baru mewajibkan pemberi kerja menyediakan waktu istirahat dan cuti. Pekerja yang telah menjalani masa kerja 12 bulan berturut-turut berhak memperoleh cuti tahunan selama 12 hari kerja. Ketentuan ini menjadi dasar hak cuti reguler, sementara cuti bersama pemerintah diperlakukan terpisah dari jatah tersebut.

Perbedaan itu penting dalam praktik pengaturan jadwal kantor. Apabila perusahaan mengikuti cuti bersama yang ditetapkan pemerintah, pekerja tidak kehilangan hari cuti tahunan karena mengikuti kebijakan tersebut. Rincian pelaksanaan di perusahaan tetap perlu merujuk pada aturan yang berlaku dan ketentuan lebih lanjut.

Pemerintah telah menetapkan kalender hari libur nasional dan cuti bersama 2027 melalui keputusan bersama tiga menteri. Dalam kalender itu tercatat 18 hari libur nasional dan delapan hari cuti bersama. Penetapannya dituangkan dalam SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, masing-masing bernomor 1205 Tahun 2026, 3 Tahun 2026, dan 2 Tahun 2026.

Cuti bersama tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kelancaran kegiatan masyarakat pada hari-hari keagamaan. Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, pelaksanaan cuti bersama itu tidak boleh mengurangi jatah tahunan pekerja sebagaimana diatur dalam pasal mengenai waktu kerja.

Cuti melahirkan dan upah juga diatur

Undang-undang ini mengatur pula hak cuti melahirkan. Pekerja perempuan mendapat masa cuti sekurang-kurangnya tiga bulan pertama. Cuti dapat diperpanjang hingga tiga bulan berikutnya apabila terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Selama menjalani cuti, pekerja tetap berhak menerima upah penuh. Ketentuan serupa berlaku pada masa cuti melahirkan. Untuk perpanjangan cuti melahirkan, upah pada bulan keempat dibayarkan penuh, sedangkan pada bulan kelima dan keenam pekerja menerima 75 persen dari upahnya.

Hak pendampingan juga diberikan kepada pekerja yang istrinya melahirkan. Mereka berhak mengambil cuti dua hari, dengan kemungkinan tambahan paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja. Jika istri mengalami keguguran, pekerja berhak atas cuti pendampingan selama dua hari.

Hak cuti yang tersisa masuk penggantian PHK

Aturan baru turut memperhitungkan cuti tahunan yang belum digunakan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Pekerja yang terkena PHK berhak menerima penggantian atas hak yang semestinya diperoleh, termasuk cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

Pemberi kerja yang tidak menyediakan waktu istirahat dan cuti sesuai ketentuan dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda kategori II. Apabila pelanggaran dilakukan korporasi, sanksinya berupa denda kategori IV hingga kategori VI. UU tersebut tidak merinci nominal denda dalam ketentuan yang diberitakan CNBC Indonesia.

Peraturan pelaksanaan UU Nomor 27 Tahun 2026 harus ditetapkan paling lambat satu tahun setelah undang-undang diundangkan. Tenggatnya jatuh pada 28 Oktober 2027. Aturan pelaksana itu akan menjadi salah satu rujukan untuk merinci penerapan ketentuan ketenagakerjaan yang baru.