Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak diwajibkan mengurangi relawan. Angka kebutuhan yang disampaikan lembaga itu merupakan acuan untuk menyesuaikan tenaga kerja dengan jumlah penerima manfaat, sedangkan batas biaya operasional tetap Rp 3.000 per penerima manfaat per hari.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan, pengaturan relawan bukan instruksi pengurangan pegawai. Mitra pengelola dapur masih dapat mempekerjakan relawan melebihi angka acuan, sepanjang belanja operasionalnya tidak melampaui batas tersebut. Dengan demikian, jumlah tenaga dan batas biaya merupakan dua hal yang berkaitan, tetapi tidak berarti ada angka maksimum relawan yang harus dipatuhi.
Penjelasan itu disampaikan Tysa di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026, seperti diberitakan detikHealth. BGN menawarkan hitungan kebutuhan relawan per hari berdasarkan jumlah orang yang menerima layanan dari setiap dapur.
Acuan 47 relawan untuk layanan di atas 3.000 orang
Salah satu angka yang disampaikan BGN adalah 47 relawan per hari untuk dapur yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat. Angka itu menjadi gambaran kebutuhan tenaga berdasarkan skala layanan, bukan batas tertinggi jumlah orang yang boleh bekerja.
BGN tidak menyebut angka 47 sebagai ketentuan yang mengharuskan dapur memangkas tenaga hingga jumlah tersebut. Tysa menekankan, kebutuhan relawan dapat berbeda mengikuti banyaknya penerima manfaat yang dilayani. Dapur dengan jangkauan layanan lebih besar, menurut dia, pada dasarnya membutuhkan tenaga yang lebih banyak pula.
“Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan. Kami hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG per hari berdasarkan jumlah penerima manfaat,” kata Tysa.
Karena itu, acuan tersebut lebih tepat dibaca sebagai dasar bagi mitra untuk menata kebutuhan kerja, bukan sebagai perintah untuk mengurangi orang. Informasi yang disampaikan BGN mencantumkan angka 47 bagi pelayanan di atas 3.000 penerima manfaat. Angka untuk kelompok penerima manfaat lainnya tidak dirinci dalam keterangan yang diberitakan detikHealth.
Pagu biaya tetap menjadi batas pengelolaan
Meski jumlah relawan dapat melampaui acuan, biaya operasional dapur tetap dibatasi maksimal Rp 3.000 untuk setiap penerima manfaat per hari. Batas ini menjadi syarat yang harus diperhatikan mitra ketika menentukan jumlah tenaga maupun mengatur kegiatan layanan.
Dengan kata lain, BGN tidak menetapkan jumlah relawan sebagai satu-satunya ukuran. Mitra dapat menyesuaikan susunan tenaga dengan skala pelayanan, tetapi pengeluaran operasional harus berada dalam pagu. Tysa mengatakan relawan yang jumlahnya lebih banyak dari rekomendasi tetap diperbolehkan selama batas biaya itu tidak terlampaui.
Penjelasan tersebut membedakan antara angka kebutuhan yang disarankan dan aturan biaya yang menjadi batas. Angka acuan membantu dapur memperkirakan kebutuhan tenaga harian. Sementara itu, pagu Rp 3.000 per penerima manfaat menjadi ketentuan yang tetap berlaku dalam pengelolaan operasional.
Bagi mitra, konsekuensinya bukan otomatis mengurangi relawan, melainkan mempertimbangkan kembali cara kerja agar sesuai dengan cakupan layanan dan anggaran. BGN juga memberi ruang untuk mengatur jadwal secara bergantian. Pengaturan seperti ini dapat dipakai ketika pengelola perlu menyesuaikan tenaga yang tersedia dengan kebutuhan pelayanan setiap hari.
Sistem bergiliran dapat dipakai mengatur jadwal
BGN membuka opsi sistem shifting atau pergiliran jadwal kerja relawan. Melalui pola tersebut, mitra dapat mengatur siapa yang bertugas pada hari tertentu sesuai kebutuhan dapur dan jumlah penerima manfaat. Keterangan BGN tidak menyebut skema jam kerja atau pembagian giliran yang seragam untuk semua SPPG.
Artinya, pelaksanaan pengaturan jadwal diserahkan untuk disesuaikan dengan kondisi layanan masing-masing. Opsi pergiliran tidak disampaikan sebagai kewajiban baru ataupun sebagai pengganti batas biaya. BGN menempatkannya sebagai salah satu cara yang dapat dicoba mitra untuk menata kebutuhan relawan.
“Namun, para mitra dapat mencoba alternatif pengaturan melalui sistem shifting relawan setiap harinya sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penerima manfaat yang dilayani,” ujar Tysa.
Dengan penegasan ini, BGN menyatakan tidak meminta dapur SPPG mengurangi jumlah relawan. Fokus pengaturan yang disampaikan adalah kecocokan tenaga dengan kapasitas pelayanan, sementara biaya operasional harian harus tetap berada di bawah pagu. Mitra dapat memakai acuan kebutuhan dan sistem pergiliran untuk mengatur jadwal, tanpa menjadikan angka rekomendasi sebagai batas jumlah pekerja.











