Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta penggunaan rokok elektrik atau vape dilarang di lingkungan pemerintahan kabupaten dan kota serta lembaga pendidikan. Imbauan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman itu menyasar pegawai pemerintah dan pelajar, dengan pengawasan serta sanksi disiplin bagi pelanggar.
Arah kebijakan tersebut tertuang dalam surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 338/15256/DINKES, bertanggal 3 November 2026. Surat itu ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan agar meneruskan larangan ke instansi dan wilayah kerja masing-masing.
Pemprov Sulawesi Selatan menyebut kebijakan ini sebagai upaya mengantisipasi potensi penyalahgunaan narkoba dan dampak kesehatan jangka panjang yang dikaitkan dengan rokok elektrik. Perhatian khusus diarahkan kepada generasi muda.
Larangan mencakup pegawai dan pelajar
Kelompok yang disebut dalam surat meliputi aparatur sipil negara, pegawai non-ASN, karyawan badan usaha milik daerah, serta pelajar di lingkup pemerintahan kabupaten dan kota. Mereka diminta tidak menggunakan vape di lingkungan tersebut.
Untuk lembaga pendidikan, bupati dan wali kota diminta menerbitkan surat edaran kepada pimpinan sekolah, perguruan tinggi, dan pesantren. Larangan yang diteruskan melalui edaran itu tidak terbatas pada pemakaian. Peredaran rokok elektrik di lingkungan lembaga pendidikan juga diminta dihentikan.
Dengan demikian, pelaksanaan imbauan bergantung pada tindak lanjut pemerintah kabupaten dan kota. Mereka diminta menyampaikan ketentuan kepada instansi serta lembaga pendidikan di wilayahnya, bukan hanya memasang pengumuman secara terpusat.
“Melarang seluruh pegawai ASN/Non ASN/Karyawan BUMD dan pelajar di lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota menggunakan rokok elektrik (vape),” bunyi poin pertama surat tersebut.
Surat itu tidak merinci bentuk sanksi atau tata cara penindakan secara khusus. Pemerintah kabupaten dan kota diminta menerapkan sanksi disiplin kepada pegawai maupun pelajar yang melanggar, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Daerah diminta mengawasi dan melaporkan
Pengawasan dan pemantauan berkala menjadi bagian lain dari instruksi gubernur. Pemerintah daerah diminta melaksanakannya di instansi dan wilayah kerja masing-masing. Surat tersebut juga meminta pemasangan tanda larangan di lokasi strategis yang mudah terlihat dan dibaca masyarakat.
Langkah itu membuat tanggung jawab pelaksanaan berada pada pemerintah kabupaten dan kota serta pimpinan lembaga yang menerima edaran. Pengawasan berkala diperlukan untuk memeriksa pelaksanaan larangan, sementara tanda di area yang mudah dijangkau menjadi pemberitahuan bagi orang yang berada di lokasi tersebut.
Pelaksanaan kebijakan juga diminta dilaporkan secara berkala kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan itu akan menjadi bahan evaluasi kebijakan, sebagaimana tercantum dalam surat imbauan.
Belum ada keterangan dalam informasi yang disampaikan mengenai jadwal pelaporan, format laporan, atau mekanisme pemeriksaan di tiap daerah. Surat hanya memerintahkan pemantauan berkala dan penyampaian laporan kepada gubernur melalui dinas kesehatan provinsi.
Imbauan berangkat dari perhatian BNNP Sulsel
Pemprov Sulawesi Selatan menyatakan surat tersebut diterbitkan dengan merujuk pada perhatian Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan mengenai pelarangan penggunaan rokok elektrik. Pertimbangannya, menurut pemerintah provinsi, adalah perlindungan masyarakat, terutama generasi muda, dari kemungkinan penyalahgunaan narkoba dan dampak kesehatan dalam jangka panjang.
Rujukan itu menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk meminta pemerintah kabupaten dan kota membatasi penggunaan serta peredaran vape di lingkungan yang disebut dalam surat. Namun, imbauan yang tersedia tidak menyertakan rincian mengenai temuan penyalahgunaan narkoba melalui rokok elektrik ataupun data kesehatan terkait.
Langkah berikutnya berada pada bupati dan wali kota. Mereka diminta meneruskan larangan melalui surat edaran, memastikan pengawasan berjalan, memasang tanda larangan, dan mengirimkan laporan pelaksanaan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan.











