Pantauharian

Pantauan Terkini Berita Indonesia Hari Ini

Kasus Karhutla: Uji Konsistensi Penegakan Hukum Korporasi

Penetapan 20 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memunculkan pertanyaan tentang kesetaraan penegakan hukum. Polri menyebut perkara itu berkaitan dengan kebakaran yang melahap 29.168,78 hektare lahan. Sejumlah pengamat meminta penyidikan turut menelusuri kepemilikan dan pengendalian perusahaan, bukan hanya badan usaha yang beroperasi di lapangan.

Perhatian publik juga tertuju pada perusahaan yang disebut memiliki afiliasi dengan grup usaha besar, termasuk jaringan Sinarmas. Namun, hubungan bisnis atau kedekatan dengan pejabat tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam kebakaran maupun campur tangan politik. Penentuan tanggung jawab tetap harus bertumpu pada bukti.

Dalam laporan Monitor Indonesia pada 4 November 2026, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mendorong pemerintah menjelaskan perkembangan penyidikan dan dasar penanganan terhadap masing-masing perusahaan. Ia menilai keterbukaan diperlukan agar publik bisa menilai apakah pengawasan dan proses hukum berjalan setara.

Penyidikan diminta menelusuri pengendali usaha

Manager Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi, menilai pengusutan tidak semestinya berhenti pada perusahaan operasional. Aparat, menurut dia, perlu memeriksa struktur kepemilikan, pihak yang mengendalikan kegiatan usaha, serta siapa yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perusahaan terkait.

Penelusuran itu juga perlu menjawab apakah ada unsur keterlibatan, pembiaran, atau kelalaian dalam pencegahan kebakaran. Badiul meminta aparat memaparkan alasan perusahaan tertentu telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara perusahaan lain yang disebut berafiliasi dengan grup besar belum tampak dalam proses serupa. Ia tidak menyatakan bahwa afiliasi saja cukup untuk menetapkan seseorang atau perusahaan sebagai pelaku.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Fickar Hadjar mengingatkan, perbedaan perlakuan terhadap perusahaan yang memiliki bukti keterlibatan dapat memicu kecurigaan terhadap independensi aparat. Menurut dia, ukuran penanganan semestinya bukti perkara, bukan besar kecilnya modal atau kuatnya jaringan usaha. Ketidakseragaman proses, kata dia, berisiko menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Pengamat hukum Universitas Borobudur Hudi Yusuf juga mengkritik keberanian aparat menghadapi pelaku usaha bermodal besar. Ia mengaitkan lemahnya ketegasan dengan dugaan praktik suap. Namun, tudingan itu merupakan pandangan Hudi, bukan kesimpulan yang telah dibuktikan dalam perkara korporasi yang sedang dibahas.

Relasi bisnis bukan bukti intervensi

Achmad mengingatkan bahwa jejak hubungan Sinarmas dengan pemerintahan Joko Widodo perlu dibaca sebagai konteks untuk menguji independensi regulator, bukan sebagai bukti bahwa perkara karhutla diintervensi. Pada 2021, Jokowi menunjuk Gandi Sulistiyanto, mantan eksekutif senior Sinarmas Group, menjadi Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Dua tahun kemudian, Gandi masuk Dewan Pertimbangan Presiden.

Jejak hubungan pemerintah dan dunia usaha juga terlihat pada proyek properti. BSD City, yang dikembangkan Sinarmas Land, masuk daftar Proyek Strategis Nasional pada 2024 dengan perkiraan investasi Rp18,54 triliun. Rangkaian informasi itu dapat menjadi alasan bagi publik untuk meminta pengawasan yang terbuka, tetapi tidak membuktikan adanya pelanggaran atau perlakuan khusus dalam perkara kebakaran.

Monitor Indonesia juga melaporkan keterkaitan keluarga Gandi dengan bisnis keluarga Jokowi melalui PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat. Perusahaan tersebut dibentuk lewat PT Wadah Masa Depan milik keluarga Gandi bersama Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Kaesang pernah menjabat direktur utama GK Hebat. Perusahaan ini memperoleh pendanaan US$5 juta pada 2019 dan mengembangkan usaha kuliner, sementara pernah pula mengambil 8 persen saham PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. Informasi itu menambah konteks jejaring bisnis, tetapi tidak menjadi bukti terkait penyebab karhutla.

Dampak kebakaran melampaui kerusakan hutan

Achmad menyoroti pula kabut asap lintas batas. Ia mempertanyakan keterbukaan proses di Indonesia setelah Singapura meminta klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait asap tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan identitas korporasi yang diperiksa, status perkara, struktur kepemilikan yang ditelusuri, serta langkah pemulihan lingkungan. Kerja sama pertukaran bukti dengan Singapura juga dinilai perlu diawasi DPR.

Persoalannya tidak berhenti pada kerusakan hutan. Karhutla dapat membebani warga melalui gangguan kesehatan, produktivitas yang hilang, pendidikan yang terganggu, dan biaya penanggulangan. Bank Dunia memperkirakan kerugian ekonomi Indonesia akibat kebakaran hutan pada 2015 mencapai US$16,1 miliar. Angka tersebut merupakan catatan historis, tetapi memberi gambaran tentang besarnya biaya sosial dan ekonomi yang dapat timbul.

Langkah berikutnya berada pada aparat penegak hukum: membuka perkembangan perkara tanpa mendahului pembuktian dan menerangkan alasan penetapan tersangka secara terang. Bagi masyarakat terdampak, pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban perusahaan yang terbukti bersalah sama pentingnya dengan proses pidana.