KPK menyiapkan pemanggilan ketiga terhadap Nusron Wahid dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan ATR/BPN. Di saat yang sama, muncul kabar bahwa Nusron disebut akan berangkat ke Jepang. Persoalannya kini bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga batas tindakan yang dapat ditempuh penyidik jika panggilan kembali tidak dipenuhi.
Kompas.id melaporkan KPK tengah menyiapkan panggilan ketiga dan mengangkat kemungkinan jemput paksa. Namun, belum ada keterangan dalam laporan yang tersedia bahwa langkah tersebut sudah diputuskan. Inilah.com menyebut aturan KUHAP menjadi pertimbangan dalam situasi ketika Nusron memilih bepergian ke Jepang dibanding memenuhi panggilan.
Informasi mengenai rencana perjalanan itu juga diberitakan CNN Indonesia, yang menyebut Nusron diminta kooperatif. Belum ada rincian dalam bahan pemberitaan tersebut mengenai jadwal keberangkatan, tanggal panggilan, ataupun alasan Nusron apabila tidak hadir. Karena itu, kabar tentang perjalanan ke Jepang belum dapat diperlakukan sebagai kepastian bahwa ia akan absen.
Panggilan ketiga belum berarti jemput paksa
Rencana mengirim panggilan ketiga menempatkan proses pemanggilan sebagai titik penting dalam perkembangan perkara. Namun, adanya rencana tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa KPK akan langsung menjemput Nusron. Pertanyaan mengenai tindakan lanjutan masih berkaitan dengan ketentuan hukum acara pidana yang disebut dalam pemberitaan Inilah.com.
Laporan itu tidak menguraikan secara terperinci pasal atau tahapan hukum yang menjadi dasar sikap KPK. Maka, belum cukup informasi untuk menyimpulkan bahwa penyidik tidak memiliki pilihan selain menerima apabila Nusron bepergian, atau sebaliknya dapat segera melakukan penjemputan. Yang diketahui dari pemberitaan adalah KPK dikabarkan menyiapkan panggilan berikutnya, sementara kemungkinan tindakan paksa masih menjadi pertanyaan.
Pembedaan ini penting agar rencana pemanggilan tidak disamakan dengan keputusan penindakan. Sejauh informasi yang tersedia, belum disebutkan bahwa Nusron telah menyatakan menolak hadir. Kabar ia akan menuju Jepang pun masih berupa laporan mengenai kemungkinan perjalanan, bukan keterangan resmi tentang ketidakhadirannya.
Perkara ATR/BPN dan nilai barang bukti
Perkara yang menjadi latar pemanggilan berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. CNBC Indonesia melaporkan adanya perkembangan terbaru dalam kasus tersebut, tetapi ringkasan pemberitaannya tidak memuat uraian tentang isi perkembangan atau posisi Nusron dalam perkara. Informasi yang ada belum cukup untuk menyimpulkan bentuk keterkaitannya.
Hal lain yang ikut dibicarakan adalah barang bukti senilai Rp106,3 miliar. ANTARA mengutip kuasa hukum yang menyatakan barang bukti itu tidak berkaitan dengan Summarecon. Pernyataan tersebut merupakan posisi pihak kuasa hukum, bukan kesimpulan penyidik atau putusan pengadilan. Rincian mengenai asal-usul barang bukti maupun dasar hubungan yang dibantah tidak tercantum dalam bahan pemberitaan yang tersedia.
Karena itu, nilai tersebut perlu ditempatkan secara hati-hati dalam pemberitaan. Angka Rp106,3 miliar tidak otomatis menjelaskan keseluruhan perkara, dan bantahan kuasa hukum belum menyelesaikan perbedaan pandangan mengenai barang bukti. Sampai ada keterangan lebih lengkap, fakta yang dapat disampaikan sebatas adanya nilai barang bukti tersebut dan bantahan bahwa barang itu terkait Summarecon.
Kooperatif jadi kunci perkembangan berikutnya
Permintaan agar Nusron kooperatif, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, menjadi salah satu hal yang relevan menjelang pemanggilan berikutnya. Kehadiran pihak yang dipanggil dapat memberi ruang bagi penyidik untuk memperoleh keterangan. Namun, bahan pemberitaan belum menyebut apakah Nusron sudah memberikan tanggapan langsung mengenai panggilan ketiga atau rencana ke Jepang.
Publik juga belum mendapat informasi mengenai tanggal pemanggilan selanjutnya, keputusan KPK jika Nusron tidak hadir, maupun apakah perjalanan tersebut benar-benar akan berlangsung. Dengan demikian, belum ada dasar untuk menyatakan bahwa KPK sudah mengesampingkan kemungkinan tindakan tertentu atau bahwa Nusron pasti memilih bepergian.
Perkembangan yang perlu ditunggu adalah pengumuman resmi KPK mengenai pemanggilan ketiga dan respons Nusron. Sampai informasi itu disampaikan, perdebatan tentang KUHAP dan kemungkinan jemput paksa masih berada pada tahap pemberitaan mengenai opsi, bukan keputusan yang telah dijalankan.











