Penggeledahan Pondok Pesantren HQ di Desa Laban, Mojolaban, Sukoharjo, memunculkan dua keterangan berbeda. Pengurus menyatakan santriwati mengalami intimidasi saat polisi datang dini hari, sedangkan kepolisian menyebut tindakan itu dilakukan sesuai prosedur dan berlandaskan penetapan pengadilan.
Penggeledahan berlangsung Selasa, 27 Oktober 2026, sekitar pukul 03.50 WIB. Operasi tersebut merupakan bagian dari penyidikan pembakaran dan perusakan Warung Mi Babi Tepi Sawah di wilayah Grogol. Peristiwa itu juga terjadi di lokasi lain di Kabupaten Karanganyar.
Sekretaris Ponpes HQ, Diyana Indah Sari, mengatakan sejumlah santriwati dan ustazah dibawa untuk dimintai keterangan. Menurut pengakuannya kepada detikJateng, sebagian santriwati masih di bawah umur dan saat dibawa keluar belum mengenakan jilbab maupun pakaian yang layak. Ia juga menyebut pintu pondok didobrak dan para penghuni dibentak serta ditodong senjata.
Diyana menuturkan, para perempuan itu lebih dulu dibawa ke Polsek Mojolaban, lalu menjalani pemeriksaan di Polres Sukoharjo sebagai saksi. Ia mengaku tidak melihat pendamping dari kuasa hukum atau dinas terkait di kantor polsek. Pendampingan, menurutnya, baru hadir ketika pemeriksaan berlangsung di polres.
Polisi menyebut penggeledahan berizin
Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena membantah bahwa petugas bertindak di luar prosedur. Ia menyatakan penggeledahan memiliki penetapan dari Pengadilan Negeri dan barang yang ditemukan masih diperiksa penyidik. Polisi juga menyebut senjata tajam dan busur panah ditemukan di lokasi.
Penjelasan Polda Jawa Tengah yang dikutip detikcom menyebut operasi di Sukoharjo dan Karanganyar ditujukan untuk mencari seorang buronan berinisial I. Orang tersebut tidak ditemukan di kedua tempat. Kepolisian menyita sejumlah barang, antara lain pedang, samurai, celurit, sangkur, busur dan anak panah, cairan asam kuat, bahan spirtus, alat komunikasi, serta buku-buku tertentu.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan menyebut penggeledahan itu bagian dari upaya memburu buronan dalam kasus pembakaran warung. “Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses hukum murni untuk memburu DPO kasus pembakaran warung,” kata Roy dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Oktober 2026. Ia mengatakan seluruh barang bukti masih didalami.
Dalam perkara yang sama, polisi telah menetapkan AS sebagai tersangka. Menurut keterangan Kapolres yang dilaporkan detikNews, AS ditangkap pada 19 Oktober dan ditahan. Polisi menyebut tersangka melawan saat penangkapan dengan senjata tajam, sementara anggota tim taktis Brimob terluka. Kepolisian juga menyampaikan masih ada seorang lain yang masuk daftar pencarian orang.
Jumlah saksi dan pendampingan anak
Jumlah orang yang diperiksa di Sukoharjo disebut berbeda dalam keterangan yang beredar. Kapolres mengatakan sekitar 15 orang, termasuk santriwati dan ustazah, dimintai keterangan sebagai saksi. Sementara itu, Kapolda menyebut ada 19 perempuan dan anak di lokasi yang kemudian diperiksa dengan pendampingan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Menurut Polda, setelah pemeriksaan selesai, para saksi diserahkan kepada orang tua atau wali melalui UPTD PPA dan tidak dikembalikan ke bangunan tersebut. Pemkab Sukoharjo juga dilaporkan terlibat mendampingi anak-anak yang terdampak. Pengurus pondok, sebaliknya, menyatakan proses awal di polsek berlangsung tanpa pendampingan dinas.
Di Karanganyar, polisi mengamankan 12 orang di pondok pesantren di Desa Trengguli, Kecamatan Jenawi. Mereka berstatus saksi, bukan tersangka, menurut keterangan Kapolres kepada detikJateng. Penggeledahan di dua kabupaten itu, kata kepolisian, merupakan bagian dari rangkaian penyidikan perkara di warung yang berada di Desa Parangjoro, Grogol.
Pemprov Jateng minta identitas lembaga ditelusuri
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen turut meminta kejelasan mengenai lembaga yang menggunakan nama Hamalatul Qur’an. Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Polda Jateng dan Kementerian Agama serta menghubungi pengasuh Hamalatul Qur’an yang berpusat di Jombang. Menurut penelusuran awal yang ia sampaikan, tempat di Sukoharjo itu tidak memiliki hubungan dengan lembaga di Jombang.
Taj Yasin juga menyoroti perbedaan lambang dan alamat surat elektronik pada dokumen yang beredar. Ia meminta Kementerian Agama menelusuri status dan perizinan tempat tersebut, serta menekankan anak-anak di sana perlu mendapat pendampingan dan melanjutkan pendidikan di lembaga yang terverifikasi. Kewenangan untuk mengambil keputusan terkait penutupan, menurutnya, berada pada Kementerian Agama.
Hingga keterangan-keterangan tersebut disampaikan, kepolisian masih mendalami barang yang disita dan memburu buronan yang tidak ditemukan saat penggeledahan. Pemerintah daerah menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai pendampingan anak serta penelusuran identitas lembaga.











