Pantauharian

Pantauan Terkini Berita Indonesia Hari Ini

Dakwaan Silmy Karim Ungkap Kode Setoran Menteri RAMA

Jaksa KPK menyebut kode “RAMA” dalam dakwaan perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024–2026, Silmy Karim. Sosok berkode itu disebut memperoleh jatah Rp40 juta setiap minggu dari pungutan tidak resmi yang dikenal sebagai uang loket.

Uraian tersebut dibacakan dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 29 Oktober 2026. Dalam pemberitaan Suara.com, JPNN, dan Aktual.com, nama “RAMA” muncul sebagai kode untuk menteri. Identitas orang yang dimaksud tidak diungkap dalam keterangan dakwaan yang dikutip media-media tersebut.

Jaksa menduga uang loket dikumpulkan dari proses pengurusan dokumen keimigrasian. Dalam perkara ini, Silmy dan sejumlah pejabat serta pegawai didakwa terlibat dalam pemerasan dengan nilai keseluruhan sekitar Rp168,9 miliar.

Permintaan disebut muncul setelah pelantikan

Menurut uraian jaksa yang diberitakan JPNN dan Aktual.com, permintaan pembagian uang disampaikan setelah Silmy dilantik sebagai Wamen Imipas. Sekitar Oktober hingga November 2024, Jaya Saputra, yang saat itu menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, disebut memanggil Tessar Bayu Setyaji dan Juniadi Sri Priambudi ke ruangannya.

Jaya, menurut dakwaan, menjelaskan adanya permintaan dari pimpinan yang harus dipenuhi melalui penerimaan tidak resmi. Pungutan tersebut disebut berasal dari pemohon atau biro jasa yang mengurus dokumen keimigrasian. Dakwaan menggambarkannya sebagai pembagian dengan nominal dan periode berbeda bagi sejumlah pejabat.

Selain jatah mingguan Rp40 juta untuk sosok berkode RAMA, jaksa menyebut sekretaris pribadi menteri memperoleh Rp100 juta per bulan dan ajudan menteri Rp25 juta per minggu. Sekretaris Jenderal Kementerian Imipas dan pelaksana tugas direktur jenderal masing-masing disebut menerima Rp50 juta serta Rp100 juta per bulan. Bagian untuk Wamen Imipas disebut Rp100 juta sebulan, sedangkan dua direktur terkait kepatuhan intelijen dan intelijen masing-masing Rp25 juta per bulan.

Penyerahan uang, menurut dakwaan, dilakukan melalui pejabat berbeda. Jaya disebut mengurus pembagian kepada sejumlah pimpinan, sementara aliran untuk pejabat di Subdirektorat Alih Status diserahkan kepada Tessar. Rincian itu masih merupakan tuduhan jaksa yang akan diuji dalam persidangan.

Dokumen izin tinggal menjadi titik perkara

Perkara ini berkaitan dengan layanan yang dibutuhkan warga negara asing dan pihak penjamin mereka. Jaksa menyebut dugaan pungutan menyentuh penerbitan izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa maupun darurat, izin tinggal terbatas (ITAS), serta izin tinggal tetap (ITAP). Perubahan status izin, termasuk dari izin kunjungan ke ITAS dan dari ITAS ke ITAP, juga masuk dalam uraian dakwaan.

Aktual.com melaporkan, cara yang diduga digunakan antara lain mempersulit atau memperlambat pengurusan, bahkan tidak menerbitkan dokumen. Jaksa menilai para terdakwa memiliki peran yang saling berkaitan dalam proses itu. Dengan demikian, perkara tidak hanya menyangkut dugaan aliran uang kepada pejabat, tetapi juga dugaan penyalahgunaan layanan administrasi yang berpengaruh langsung terhadap pemohon izin tinggal.

Silmy didakwa bersama Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah. Mereka disebut memiliki peran dan nilai penerimaan berbeda. Dalam uraian Suara.com, jumlah yang diduga diterima Silmy mencapai Rp1,2 miliar; Saffar Rp500 juta; Jaya sekitar Rp6,53 miliar; Tessar Rp2,88 miliar; Bagus Rp4,25 miliar; Juniadi Rp16,31 miliar; dan Gusti sekitar Rp50,97 miliar.

Dakwaan juga memuat gratifikasi dan saham

Selain dugaan pemerasan, jaksa mendakwa Silmy menerima gratifikasi. Pemberitaan sejumlah media mencatat totalnya sekitar Rp33,8 miliar hingga Rp33,94 miliar. Perbedaan angka itu muncul dalam laporan yang mengutip rincian dakwaan. Komponen yang disebut mencakup uang tunai sekitar Rp2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai sekitar Rp31,3 miliar.

Angka pemerasan juga diberitakan dengan pembulatan berbeda, yakni Rp168,9 miliar atau Rp168,92 miliar. Karena itu, angka-angka tersebut masih merujuk pada nilai yang didakwakan, bukan putusan pengadilan. Jaksa mendasarkan dakwaan pada dugaan penerimaan tidak resmi dalam layanan keimigrasian serta dugaan gratifikasi.

Sidang perdana menjadi awal pemeriksaan perkara di pengadilan. Identitas sosok yang disebut dengan kode RAMA dan kebenaran aliran uang yang diuraikan jaksa akan bergantung pada pembuktian dalam persidangan berikutnya.