Pantauharian

Pantauan Terkini Berita Indonesia Hari Ini

NIK Masuk Paspor, Nomor Lama Tetap Berlaku

Rencana menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal tidak serta-merta menghapus nomor paspor. Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan nomor paspor yang sudah digunakan tetap berlaku, sementara NIK disiapkan untuk dicantumkan dalam paspor.

Penjelasan itu menjawab pertanyaan mengenai nasib nomor paspor apabila aturan identitas kependudukan berubah. DetikNews melaporkan Dirjen Imigrasi menjelaskan isu tersebut, sedangkan Kumparan menyebut NIK disiapkan masuk ke paspor dan nomor paspor tetap dipertahankan.

Nomor paspor tidak langsung diganti

Nomor paspor dan NIK merupakan dua identitas yang berbeda. Berdasarkan informasi yang tersedia, rencana pencantuman NIK tidak berarti nomor paspor yang telah diterbitkan otomatis gugur. Nomor tersebut tetap berlaku.

Belum ada keterangan dalam laporan yang tersedia mengenai kapan pencantuman NIK akan diterapkan atau bagaimana teknis perubahan dokumen perjalanan. Karena itu, pemegang paspor tidak dapat menyimpulkan bahwa mereka harus mengganti paspor hanya karena rencana penggunaan NIK sebagai identitas tunggal.

Rencana tersebut muncul bersamaan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pemerintah telah menandatangani daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Adminduk yang akan diserahkan kepada DPR, seperti diberitakan Kompas.com. Pembahasan rancangan itu menjadi bagian dari proses untuk menentukan ketentuan administrasi kependudukan selanjutnya.

Pelindungan data jadi perhatian dalam RUU Adminduk

Pembahasan aturan identitas tunggal juga berkaitan dengan pengelolaan data warga. Kompas.id menyoroti pelindungan data pribadi sebagai hal krusial dalam penyusunan RUU Adminduk. Sementara itu, Diskominfotik Kabupaten Bengkalis menyoroti akses dan keamanan data warga dalam pembahasan rancangan tersebut.

Perhatian terhadap keamanan data relevan karena penggunaan NIK sebagai identitas tunggal dapat membuat nomor itu dicantumkan atau digunakan dalam berbagai layanan dan dokumen. Namun, laporan yang tersedia belum merinci bentuk perlindungan yang akan diatur maupun batas akses terhadap data tersebut.

Dengan DIM yang akan disampaikan kepada DPR, pembahasan RUU Adminduk masih menjadi tahapan berikutnya. Kepastian mengenai aturan penggunaan NIK, pencantumannya di paspor, serta mekanisme perlindungan data akan bergantung pada ketentuan yang dibahas dalam proses legislasi.