Pantauharian

Pantauan Terkini Berita Indonesia Hari Ini

DBD Jaksel Capai 1.314 Kasus, Pemprov Diminta Bertindak

Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jakarta Selatan mencapai 1.314 hingga September 2026. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Pemerintah Provinsi DKI tidak hanya mengimbau warga, tetapi juga memperkuat pengawasan, pendampingan, dan layanan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut.

Yuke mengatakan angka tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah. Ia meminta Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan memastikan upaya pencegahan berjalan bersama dukungan yang memadai bagi masyarakat.

“Angka 1.314 kasus bukan sekadar statistik, ini peringatan serius bagi kita semua. Saya mendesak Pemprov DKI dan Sudinkes untuk tidak hanya menyerahkan beban pencegahan kepada masyarakat, tetapi juga mengimbanginya dengan pengawasan dan fasilitas pendukung yang memadai,” kata Yuke di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Menurut data Sudinkes Jakarta Selatan, jumlah kasus tersebut tercatat hingga September 2026 dengan angka IR 56,55. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sudinkes Jakarta Selatan, Fitria Ramdhita, menyampaikan data itu pada Senin (12/10).

DPRD minta PSN dan gerakan jumantik dikawal

Yuke menekankan bahwa Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus perlu dilakukan secara konsisten. Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik juga, menurut dia, perlu terus digencarkan sebagai bagian dari pencegahan DBD.

Ia meminta aparat kewilayahan ikut memastikan kegiatan tersebut berlangsung, mulai dari ketua RT dan RW hingga lurah serta camat. Keterlibatan mereka dinilai penting agar pelaksanaan PSN dan kegiatan jumantik tidak berhenti sebagai agenda rutin tanpa pendampingan langsung.

“Gerakan PSN 3M Plus dan Posko Jumantik harus benar-benar didampingi secara langsung oleh para ketua RT, RW, lurah, hingga camat. Jangan sampai program ini menjadi rutinitas formalitas semata,” ujar Yuke.

Fitria juga mengingatkan perlunya PSN dilakukan secara rutin dan serentak. Ia menyebut kegiatan itu perlu dijalankan secara berkelanjutan, setidaknya satu kali dalam sepekan, dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat.

Pesan dari Sudinkes dan DPRD tersebut menempatkan pencegahan sebagai kerja bersama. Namun, Yuke menggarisbawahi bahwa tanggung jawab itu perlu disertai peran aktif pemerintah, terutama dalam pengawasan dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan warga.

Pengendalian nyamuk dan kesiapan fasilitas kesehatan

Di luar pemberantasan sarang nyamuk, Yuke meminta Sudinkes mengendalikan nyamuk di wilayah yang rawan penularan. Pengasapan atau fogging, kata dia, perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan dan indikasi di lapangan.

Permintaan itu disampaikan bersamaan dengan dorongan agar penanganan DBD tidak bertumpu pada satu cara. Yuke menyoroti perlunya memastikan langkah pengendalian nyamuk dilakukan sesuai kondisi wilayah, sembari PSN tetap berjalan rutin dan melibatkan masyarakat.

Kesiapan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian. Puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta Selatan diminta memastikan ketersediaan ruang rawat, sarana medis, serta obat-obatan bagi warga yang terjangkit DBD.

“Kami akan terus memantau penanganan DBD, termasuk ketersediaan ruang rawat, sarana medis, dan obat-obatan agar warga yang terjangkit dapat memperoleh penanganan secara cepat dan memadai,” kata Yuke.

Jumlah 1.314 kasus yang tercatat hingga September menjadi dasar bagi DPRD untuk meminta pengawasan dan kesiapan layanan diperkuat. Yuke mengatakan pihaknya akan terus memantau penanganan DBD, sementara Sudinkes mengimbau warga menjalankan PSN secara rutin, serentak, dan berkelanjutan.

Ke depan, pelaksanaan pencegahan di tingkat lingkungan dan kesiapan puskesmas maupun RSUD menjadi bagian penting dari perhatian tersebut. Pemerintah daerah, aparat wilayah, fasilitas kesehatan, dan warga sama-sama memiliki peran agar upaya pencegahan serta penanganan DBD di Jakarta Selatan dapat berjalan beriringan.