Pantauharian

Pantauan Terkini Berita Indonesia Hari Ini

UU Pelindungan Ketenagakerjaan: Tiga Kemajuan yang Disorot

DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang, dengan aturan yang ditujukan untuk menjawab persoalan hubungan kerja, upah, jam kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga keselamatan dan kesehatan kerja. Presiden KSPI Said Iqbal menyambut pengesahan itu, tetapi menyatakan dukungan serikat pekerja disertai catatan.

Menurut Iqbal, substansi aturan tersebut dinilai lebih maju dibandingkan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. Namun, ia mengaku belum dapat mengakses naskah final yang disahkan dalam rapat paripurna. Penilaian mengenai kemajuan aturan, karena itu, masih merujuk pada naskah yang dibahas dalam pembicaraan tingkat I.

Tiga poin kemajuan yang dijelaskan KSPI

Berdasarkan naskah pembahasan tersebut, Iqbal menyebut ada lima kemajuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Bahan informasi yang tersedia merinci tiga di antaranya. Poin pertama adalah perbaikan substansi secara umum dibandingkan pengaturan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

Sejumlah pelindungan yang sebelumnya dipangkas, menurut Iqbal, dikembalikan dengan mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan itu juga disebut diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan dilengkapi ketentuan yang dinilai bermanfaat bagi pekerja.

Poin kedua menyangkut mekanisme PHK. Pengusaha diwajibkan menyampaikan pemberitahuan rencana PHK dan menempuh perundingan bipartit dengan pekerja. Jika kesepakatan tidak tercapai, perselisihan dapat berlanjut melalui mediasi hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Dalam proses penyelesaian perselisihan itu, Iqbal menekankan pentingnya pembayaran upah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut, menurutnya, memberi kepastian agar pekerja tidak kehilangan penghasilan saat memperjuangkan haknya. Pelaksanaan aturan ini akan bergantung pada isi final undang-undang dan penerapannya dalam penyelesaian perkara.

Aturan pesangon dan kepastian pelaksanaannya

Poin ketiga adalah penguatan pesangon. Rumusan yang dibahas menyebut pembayaran paling sedikit satu kali ketentuan. Iqbal menilai batas tersebut penting untuk mengakhiri praktik pemberian pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan.

Aturan itu juga membuka ruang bagi pekerja dan perusahaan untuk menyepakati pesangon yang nilainya lebih tinggi. Dengan begitu, rumusan yang dijelaskan tidak hanya menetapkan batas pembayaran minimal, tetapi juga memberi kesempatan bagi kedua pihak untuk membuat kesepakatan yang lebih menguntungkan pekerja.

Meski demikian, dukungan KSPI tidak berarti seluruh persoalan dianggap selesai. Iqbal menyebut organisasinya menerima undang-undang tersebut dengan catatan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belum tersedianya naskah final yang dapat diaksesnya ketika menyampaikan tanggapan.

Kondisi itu penting dicermati karena penilaian terhadap aturan masih bertumpu pada draf pembahasan tingkat I. Perbedaan antara naskah yang dibahas dan rumusan final dapat menentukan bagaimana kewajiban pemberitahuan PHK, pembayaran upah selama sengketa, serta besaran pesangon dijalankan. Karena itu, rincian pasal dalam dokumen yang telah disahkan menjadi rujukan penting bagi pekerja dan perusahaan.

Rincian lain masih perlu dicermati

Judul pemberitaan sumber menyebut terdapat lima kemajuan dan tiga potensi masalah. Namun, informasi yang tersedia dalam bahan ini belum menguraikan dua kemajuan lainnya maupun tiga potensi masalah tersebut. Rincian itu tidak dapat dipastikan hanya dari keterangan yang disampaikan, sehingga penilaian menyeluruh terhadap kelebihan dan risikonya masih memerlukan pembacaan naskah final.

Undang-undang ini mencakup sejumlah isu penting, mulai dari status hubungan kerja hingga keselamatan kerja. Tahap berikutnya adalah memastikan bunyi aturan yang resmi serta bagaimana ketentuannya diterapkan. Bagi pekerja dan pemberi kerja, kepastian tentang isi pasal dan mekanisme pelaksanaannya akan menentukan apakah pelindungan yang dijanjikan benar-benar terasa dalam hubungan kerja sehari-hari.