Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta pembangunan data center di Indonesia mempertimbangkan ketersediaan air dan energi, termasuk rencana pusat data di Jatiluhur, Purwakarta. Dalam keterangannya di Gedung Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026), ia menegaskan pemenuhan kebutuhan komputasi tidak boleh mengganggu layanan publik maupun kebutuhan masyarakat.
Meutya menyebut pembangunan pusat data beralasan karena Indonesia membutuhkan kapasitas komputasi untuk mendukung pertumbuhan digital. Namun, penentuan lokasi dan skala proyek perlu dibahas lintas sektor sebelum izin diterbitkan. Pemerintah, kata dia, harus menghitung kebutuhan komputasi sekaligus memastikan sumber daya setempat mampu menopangnya.
Data center Jatiluhur dan pentingnya keseimbangan
Perdebatan mengenai pusat data di Jatiluhur dan Batam menjadi salah satu contoh persoalan yang perlu ditangani dengan cermat. Meutya mengatakan penempatan data center tidak bisa hanya dilihat dari peluang investasi atau kebutuhan teknologi. Kecukupan air, pasokan energi, konektivitas, serta kebutuhan warga di sekitar lokasi harus masuk dalam pertimbangan.
“Tidak boleh kecukupan energi terganggu untuk hal-hal lain, terutama ya publik, layanan publik. Tidak boleh juga kebutuhan air terganggu,” ujar Meutya. Menurut dia, berbagai sektor perlu berbicara bersama agar pembangunan infrastruktur digital tidak menimbulkan tekanan baru pada kebutuhan dasar masyarakat.
Komdigi, misalnya, perlu memetakan besarnya kebutuhan komputasi nasional dan jumlah pengguna internet, kemudian melihat wilayah dengan konektivitas yang memadai. Pemetaan itu harus disandingkan dengan data mengenai ketersediaan air dan besaran kebutuhan energi di tiap kawasan.
Meutya mengingatkan agar Indonesia tidak menerima pembangunan pusat data secara berlebihan. Ia menilai lokasi perlu dipilih sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan konsekuensi penggunaan sumber daya. Pertumbuhan ekonomi kreatif digital tetap perlu didorong, tetapi jangan sampai mengorbankan ketersediaan air dan energi.
BRIN soroti kebutuhan air dan risiko musim kemarau
Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebelumnya meminta kajian menyeluruh terhadap rencana pusat data AI di Jatiluhur. Menurut BRIN, penilaian tidak cukup hanya membandingkan kebutuhan proyek dengan volume air yang tersedia di waduk. Hal yang lebih penting ialah memastikan tambahan permintaan itu dapat dipenuhi tanpa mengganggu kebutuhan yang sudah ada.
Kebutuhan tersebut mencakup irigasi, air baku, dan pemanfaatan lain, terutama saat musim kemarau. BRIN menjelaskan bahwa pusat data menghasilkan panas dari perangkat komputasi, server, dan GPU. Sistem pendinginan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan air dalam jumlah cukup besar.
Air yang masuk ke sistem pendinginan tidak seluruhnya berubah menjadi limbah. Sebagian dapat hilang melalui penguapan, sedangkan sebagian lainnya menjadi blowdown, yakni air yang dikeluarkan dari cooling tower untuk mengendalikan konsentrasi mineral. Karena itu, perhitungan perlu membedakan jumlah air yang diambil, yang benar-benar dikonsumsi, yang menjadi buangan, dan yang berpotensi digunakan kembali.
BRIN menilai analisis neraca air dan simulasi operasi Waduk Jatiluhur perlu memasukkan pusat data sebagai pengguna baru. Kajian juga perlu memperhitungkan sumber air, pola pengambilan, pola operasi waduk, serta keandalan pasokan dalam berbagai kondisi hidrologi, termasuk tahun kering.
Kajian menentukan alokasi dan pengelolaan air
Hasil analisis dapat menjadi dasar untuk menetapkan alokasi air bagi pusat data, syarat efisiensi penggunaan, serta skenario operasi yang diperlukan. Tujuannya agar kebutuhan proyek tidak mengurangi keandalan pasokan bagi pengguna yang sudah lebih dahulu bergantung pada waduk.
Aspek kualitas air juga perlu diperiksa. Air yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan sistem pendinginan, sementara air buangan harus dikelola sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan perairan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya menyatakan kebutuhan air proyek pusat data AI di Jatiluhur harus dihitung sejak awal agar tidak mengganggu alokasi bagi pertanian. Proyek itu memiliki nilai investasi Rp 3,5 triliun dan dibangun di atas lahan 8.000 meter persegi, dengan kawasan pengembangan mencapai 11 hektare. Kapasitas daya listriknya hingga 120 megawatt, dengan kapasitas pengembangan mencapai 640 MW.
Meutya menilai Indonesia masih memerlukan pusat data seiring pesatnya pertumbuhan digital, berbeda dengan negara yang kapasitas komputasinya sudah sangat tinggi. Namun, kebutuhan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan wilayah. Sebelum proyek bertambah, koordinasi antarsektor dan kajian sumber daya menjadi penting agar ekspansi digital berjalan tanpa menggeser kebutuhan publik.











